Bagikan:

JAKARTA - Kelompok militan Palestina Hamas mengatakan pada Hari Kamis, tidak perlu ada proposal gencatan senjata baru konflik di Jalur Gaza, sebaliknya tekanan harus diberikan kepada Israel agar menyetujui proposal Amerika Serikat yang telah diterima kelompok itu sebelumnya.

Dalam sebuah pernyataan Hamas mengatakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha untuk menggagalkan kesepakatan dengan bersikeras Israel tidak akan menarik diri dari koridor Philadelphia di Gaza selatan.

"Kami memperingatkan agar tidak terjebak dalam perangkap dan tipu daya Netanyahu, karena ia menggunakan negosiasi untuk memperpanjang agresi terhadap rakyat kami," kata pernyataan itu, melansir Reuters 5 September.

Hamas mengatakan, mereka menerima proposal tanggal 2 Juli yang diajukan oleh Amerika Serikat.

Diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat sedang berusaha keras untuk mengajukan proposal baru untuk gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera oleh Hamas dalam beberapa hari mendatang.

Proposal baru tersebut bertujuan untuk menyelesaikan poin-poin penting di balik kebuntuan selama berbulan-bulan dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar dan Mesir yang mengupayakan gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan Hamas, kata pejabat AS.

Sebagian besar kesepakatan telah disetujui, seorang pejabat senior pemerintahan Presiden Joe Biden secara terpisah mengatakan kepada wartawan pada Hari Rabu, tetapi para negosiator masih berusaha untuk menyelesaikan solusi untuk dua kendala utama.

Itu adalah permintaan Israel untuk mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia, zona penyangga di Gaza selatan di perbatasan dengan Mesir, dan individu-individu tertentu yang akan dimasukkan dalam pertukaran sandera Hamas dan tahanan Palestina di Israel, kata pejabat pemerintah, yang menolak untuk diidentifikasi.

Pejabat AS pertama mengatakan rancangan perjanjian baru dapat dibuat minggu depan atau bahkan lebih cepat.

Terpisah, pejabat senior Hamas Izzat Al Risheq mengatakan kepada Reuters pada Hari Rabu, kelompok itu akan menangani proposal baru yang "menanggapi tuntutan perlawanan dan tuntutan rakyat kami".