Jokowi Dituding Jegal Anies Maju Pilkada, Demokrat: Tidak Ada Ruang untuk Cawe-cawe

JAKARTA - Partai Demokrat merespons tudingan terhadap Presiden Joko Widodo yang disebut sebagai dalang untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta ataupun Pilgub Jawa Barat.

Demokrat mengklaim, Jokowi tidak pernah ikut campur atau melakukan cawe-cawe dalam penyelenggaran Pilkada 2024

"Kami menilai tak ada ruang untuk cawe-cawe," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Jumat, 30 Agustus.

Kamhar menegaskan, pencalonan kepala daerah sepenuhnya merupakan kewenangan partai politik. Selain itu, kata dia, pendaftaran Pilkada juga ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Setelah pendaftaran paslon baik yang melalui jalur dukungan partai politik maupun jalur perseorangan, saat ini bola ada di tangan KPU," kata Kamhar.

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengungkap alasan di balik batalnya Anies Baswedan maju Pilkada Jabar lewat partainya. Menurut dia, ada tangan-tangan yang tak menyetujui Anies diusung oleh PDIP di pemilihan gubernur Jawa Barat itu.

“Anies ini memang menjadi opsi bagi PDI Perjuangan. Dan kenapa gagal? Kami menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan," ujar Ono di Bandung, Kamis, 29 Agustus, malam.

Ono mengatakan, Anies dinilai sebagai tokoh yang pas untuk Jawa Barat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, kata Ono merupakan tokoh nasional yang juga asli orang Jawa Barat kelahiran Kabupaten Kuningan. Anies, kata dia, punya rekam jejak yang bagus dalam membangun Jakarta.

Namun PDIP akhirnya mendaftarkan pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang merupakan kader internal PDIP ke KPU Jawa Barat pada Kamis malam.

Saat ditanya, pihak yang menjegal Anies, Ono menyebut nama Mulyono. “Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono,” kata Ono.

Ono lantas menitipkan pesan kepada sosok yang disebutnya Mulyono agar tidak cawe-cawe di Pilkada 2024.

“Pak Mulyono gak usah cawe-cawe lagi di Pilkada, biarkan rakyat punya pilihan sesuai dengan hati nuraninya sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi, dan untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” kata Ono.