Ngabalin Pastikan Jokowi Tidak Intervensi soal Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menegaskan Presiden Joko Widodo tidak cawe-cawe soal pendamping Anies bakal calon presiden (capres) Anues Baswedan di Pilpres 2024.

Ngabalin megatakannya usai ditanya soal kemungkinan Presiden ikut memengaruhi keputusan menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Tidak, Presiden tentu tidak mungkin bisa ikut dalam setiap keputusan pimpinan-pimpinan partai politik atau seperti Mas Anies diberikan kewenangan penuh oleh Partai NasDem. Kalau Anies kemudian menganggap cocok dengan PKB dan Muhaimin Iskandar ya kenapa harus menilai Jokowi ikut cawe-cawe di sana,” kata Ngabalin, Jumat 1 September.

Ngabalin menekankan jika Anies Baswedan merasa cocok dengan PKB dan Cak Imin, maka mengapa harus menilai Joko Widodo ikut cawe-cawe.

“Ada sesuatu yang tidak sinkron gitu. Sementara Presiden sama sekali tidak punya kewenangan urusan internal parpol, capres maupun cawapres,” jelasnya.

Presiden sendiri sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara Jakarta, Kamis 31 Agustus, tidak menyinggung topik seputar duet Anies Baswedan-Cak Imin di kontestasi Pilpres 2024.

"Ya pertemuan biasa, pertemuan biasa, ya memang bertemu, ya pertemuan biasa," kata Presiden Jokowi di sela peninjauan persiapan KTT ASEAN 2023 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat 1 September

Jokowi mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang rencana duet Anies-Cak Imin sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem.

"Nggak ada sama sekali, nggak ada," katanya.

Isu menduetkan Anies dengan Muhaimin pertama kali disuarakan Partai Demokrat. Menurut Demokrat, Partai NasDem secara sepihak telah meminta Anies Baswedan untuk menerima Cak Imin sebagai bakal cawapres pendamping dalam Pilpres 2024.

Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi di Istana sempat disebut-sebut sebagai langkah Paloh melaporkan kepada Jokowi mengenai hal tersebut.

Namun hal itu sudah dibantah langsung oleh Surya Paloh.