DPR Minta Pemerintah Uji Klinis Vaksin Merah Putih Antisipasi Embargo Vaksin Dunia

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah segera mempercepat pengembangan dan produksi vaksin COVID-19 dalam negeri, seperti Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

Mengingat, saat ini vaksin menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya melawan pandemi COVID-19. Terlebih ada kabar bahwa telah terjadi embargo vaksin di beberapa negara.

"Pemerintah perlu segera mempercepat proses uji klinis dan produksi vaksin dalam negeri, baik itu vaksin Merah Putih maupun vaksin Nusantara. Jangan sampai kita menjadi korban embargo vaksin dan masyarakat menjadi korban," ujar Dasco, Sabtu 27 Maret.

Menurut Dasco, vaksin dalam negeri bisa menjadi solusi apabila embargo vaksin dilakukan oleh banyak negara. Sebagaimana dikhawatirkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. 

Dia mendorong pemerintah agar mempercepat proses pengembangan vaksin Merah Putih, dan segera menyiapkan uji klinis tahap dua untuk vaksin Nusantara. Langkah ini untuk berjaga-jaga agar Indonesia terhindar dari ancaman kelangkaan vaksin. 

"Mohon segera juga berkordinasi dengan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan untuk uji klinis tahap dua. Vaksin saat ini menjadi kebutuhan yang cukup mendesak," tegas politikus Gerindra itu.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, saat ini mulai terjadi embargo (penahanan sementara) vaksin COVID-19. Hal ini berpotensi menyebabkan kedatangan vaksin mengalami keterlambatan pada beberapa bulan mendatang.

"Ada catatan yang kami sampaikan tadi juga ke Presiden, bahwa karena memang terjadi lonjakan kasus di beberapa negara, termasuk di India, sehingga mulai terjadi embargo vaksin (COVID-19)," ujar Budi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekrtariat Presiden, Jumat, 26 Maret.

"Sehingga kemungkinan bisa mengganggu kedatangan vaksin atau ketersediaan vaksin COVID-19 beberapa bulan ke depan," lanjutnya.

Embargo berdampak pada pengiriman dari negara-negara produsen vaksin. Sehingga, Menkes mengingatkan agar semua pemangku kepentingan berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksin.