Demonstrasi Merebak Tolak Revisi UU PIlkada, Istana: Pemerintah Jamin Kebebasan Berpendapat

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pemerintah menjamin kebebasan berpendapat bagi masyarakat.

"Pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus.

Unjuk rasa terjadi di Jakarta dan berbagai daerah lainnya pada hari ini terkait dengan rencana DPR menggelar rapat paripurna yang akan menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada menjadi undang-undang.

Kendati demikian, kata dia, pemerintah juga mengingatkan agar unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan juga menghindari disinformasi yang bisa mengakibatkan terjadinya kericuhan.

"Kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik. Dengan memikirkan kepentingan umum, kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, kekerasan atau kericuhan," papar Hasan dilansir ANTARA.

Istana mengingatkan agar suasana kondusif harus tetap dijaga sehingga kepentingan umum dan juga roda perekonomian tidak terganggu.

"Ketenangan harus tetap kita jaga supaya juga masyarakat hidupnya tenang dan roda perekonomian tidak terganggu," katanya.

Dalam pernyataan sebelumnya, Hasan menyatakan pemerintah mengikuti aturan yang berlaku soal Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

"Pemerintah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Selama tidak ada aturan yang baru maka pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku saat ini," kata dia.

Ia mengatakan DPR sudah menyatakan tidak ada pengesahan RUU Pilkada.

Hasan menyebut apabila sampai tanggal 27 Agustus 2024 RUU Pilkada tidak disahkan maka DPR akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi.