Bagikan:

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie memberi pesan khusus kepada ketua umum baru yang akan ditetapkan pada Munas XI Golkar, untuk mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah di pilkada. 

Menurut Aburizal, ketum baru Golkar perlu melakukan negoisasi agar partai berlambang pohon beringin itu bisa memenangkan Pilkada 2024 di banyak daerah. 

Hal itu dikatakan Aburizal saat menyampaikan pandangannya usai pembacaan Laporan Pertanggungjawaban kepengurusan Partai Golkar periode 2019-2024. 

Sebagaimana diketahui, Munas Partai Golkar sebentar lagi akan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum definitif. Bahlil sendiri merupakan caketum tunggal di Munas XI Partai Golkar yang digelar pada 20-21 Agustus. 

"Saya ingin berpesan kepada ketua umum yang baru, mengenai satu keputusan dari MK yang dilakukan pada hari ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu akan menyebabkan bahwa partai-partai termasuk partai Golkar bisa mencalonkan sendiri. Nah ini mohon dipelajari dan mohon bapak ketum dan pengurus yang akan datang bisa melakukan, satu, mendengarkan dengan baik usulan-usulan dari daerah, membina, kemudian melakukan suatu negosiasi-negosiasi agar Partai Golkar memenangkan paling banyak pada pilkada yang akan datang ini," ujar Aburizal dalam sambutannya.

Tentu, lanjut Aburizal, Golkar harus berunding dengan Koalisi Indonesia Maju. Mantan ketum Golkar itu meminta semua pengurus Golkar di pusat dan daerah untuk berupaya memperjuangkan kadernya maju di Pilkada. 

"Namun demikian, kami harapkan bahwa kita atau pengurus yang akan datang dapat membela mati-matian Partai Golkar ini dengan melakukan negosiasi-negosiasi yang baik," tegas Aburizal.

"Saya kira dengan pengertian dan negosiasi yang baik kita bisa berhasil lebih baik lagi ke depan," tambahnya.