JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rupanya ingin mendulang kesuksesan seperti Presiden Joko Widodo di momen Asian Games pada 2018 silam. Hal ini dilakukan Anies lewat balap mobil Formula E.
Sayangnya, rencana ini gagal karena Indonesia turut diserang COVID-19. Panggung Anies di DKI Jakarta semakin sirna setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 'membongkar' aliran dana Pemprov DKI untuk comitment fee hampir menyentuh Rp1 triliun.
Hal ini diungkapkan pegiat media sosial Eko Kuntadhi lewat diskusi bersama Nong Darol Mahmada dan Ade Armando di saluran Youtube CokroTV, 'Rugikan Negara Triliunan Rupiah, Kok Anies Tetap Mau Jadi Presiden."
"Kalau saya lihat sejak awal program Formula E kan seperti mercusuar ya. Program ini rencananya di 2020 tetapi diundur jadi 2021 kemudian 2022. Pas 2022 Pak Anies habis masa jabatannya, kemudian seolah-olah berhasil seperti Pak Jokowi di Asian Games, mendapatkan perhatian publik, tetapi ada pandemi dan akhirnya buat sial," ucap Eko dikutip Rabu, 24 Maret.
Menurut Eko, animo masyarakat Jakarta akan tersedot dengan program ambisius Anies Baswedan ini. Bayangkan saja, perhatian warga saat jalan protokol di DKI Jakarta digunakan sebagai sirkuit balap Formula E tersebut.
Parahnya lagi keuntungan ekonomi tidak begitu banyak dirasakan oleh masyarakat. Sebab, lanjut Eko, menurut kajian dari Pemprov bakal ada dana langsung masuk kurang lebih sekitar Rp150 miliar.
"Total pengeluaran itu mencapai Rp1,6 triliun. Dan kalau kajian dari Pemda katanya bakal ada dana langsung masuk sekitar Rp150 miliar, jadi dana langsung. Lewat para sponsor atau peserta yang menginap di hotel dan lain-lain," kata Eko.
BACA JUGA:
Dengan data ini, pengeluaran Pemprov untuk penyelenggaraan acara tidak sebanding dengan aliran uang yang masuk. "Keuntungan psikologis ada, Jakarta di mata dunia. Tapi yang gak dihitung adalah Formula E berjalan ekonomi lain mati karena Jakarta tertutup. Jalan misalnya cafe yang dilalui lintasan mobil itukan tertutup. Satu hari kan pasti rugi dong, yang diuntungkan hotel tempat peserta menginap," terang Eko.
Kritik selanjutnya disampaikan Ade Armando yang menyayangkan kenapa Pemprov tidak memiliki power untuk mengambil kembali dana commitment fee yang sudah diserahkan kepada panitia Formula E.
"Kayak gak punya kewibawaan dari pemerintah untuk kepentingan rakyat. Pak Anies dkk bahkan gak bisa menangani kasus yang kita lihat sederhana," tegas Ade.
Dalam hasil audit yang dikeluarkan per tanggal 19 Juni 2020, BPK Mencatat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membayar commitment fee dan Bank Garansi hampir Rp1 triliun.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta melaporkan hasil audit terhadapa transaksi keuangan Pemprov DKI pada tahun 2019 hingga 2020. Salah satu yang diperiksa adalah transaksi program Formula E.
Dalam hasil audit yang dikeluarkan per tanggal 19 JUni 2020, BPK Mencatat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membayar commitment fee dan Bank Garansi hampir Rp1 triliun.
“Berdasarkan penelitian transaksi keuangan terkait penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada FEO adalah senilai GBP53.000.000 atau setara Rp983.310.000.000,” kata Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo, dikutip VOI dari laporan audit pada Jumat, 19 Maret.
Rinciannya, ada commitment fee yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai Rp360 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020, commitment fee yang dibayarkan senilai setara Rp200,3 miliar. Lalu, Bank Garansi yang dibayarkan senilai Rp423 miliar
Pemut menjelaskan, mulanya Formula E digelar pada tanggal 6 Juni 2020. Sayangnya, pada saat persiapan penyelenggaraan musim pertama, Indonesia dilanda pandemi COVID-19.
"Telah terjadi pandemi COVID-19 merupakan kondisi force majeur, sehingga menyebabkan Gubernur DKI Jakarta melakukan penundaan penyelenggaraan Formula E musim pertama," ucap Pemut.