Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, merespons pernyataan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menuding pembentukan Pansus Angket Haji untuk menyerang pribadi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Jazilul menyebut, Gus Yahya telah melecehkan keputusan Rapat Paripurna DPR. Sebab persetujuan Pansus Haji dilakukan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR, bukan hanya PKB.

"Tudingan untuk kepentingan pribadi itu menurut saya, tudingan yang melecehkan keputusan paripurna hak angket," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juli.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, semua pihak seharusnya menghormati keputusan Paripurna DPR yang membentuk Pansus Hak Angket Haji. Jazilul, lantas menantang Gus Yahya untuk membuktikan jika Pansus Haji dibentuk DPR untuk menyerang Menag Yaqut, yang juga merupakan adiknya.

"Kalau itu tidak terbukti maka itu contempt of parliament, mengganggu kinerja anggota DPR yang dari awal ini semuanya berdasarkan tahapan, bukan hanya PKB semua parpol, diputus di Paripurna mana pribadinya?," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menganggap pansus Haji DPR bernuansa politis. Gus Yahya menduga pansus angket haji dianggap sebagai dibentuk hanya berniat menyerang PBNU. Apalagi, pansus angket haji muncul sesaat ketika PBNU berniat mengembalikan PKB ke NU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Gus Yahya sesuai rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu, 28 Juli.

Gus Yahya menduga ada kaitan dengan adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga sebagai Menteri Agama RI. Namun tetap yang menjadi sasaran adalah PBNU.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," katanya.

Diketahui, Pansus Angket Haji memang sedang bergulir di DPR RI. Pansus tersebut sudah diketok di rapat paripurna DPR untuk melakukan pembahasan.

Pimpinan DPR yang mengetok pansus angket haji memanglah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin juga merupakan Ketua Tim Pengawas Haji DPR.

Pansus Haji DPR menemukan indikasi pelanggaran terhadap pelaksanaan haji 2024. Ada pula dugaan yang mengarah pada indikasi korupsi terkait penambahan kuota haji.