JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, menepis pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menuding pembentukan Pansus Angket Haji DPR dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.
Nusron menepis ada yang mengincar Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan kader NU sekaligus adik Gus Yahya.
Nusron menegaskan, Pansus Angket Haji DPR bukanlah keputusan pribadi-pribadi anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna yang disetujui fraksi-fraksi di DPR.
“Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi. Siapapun Menteri Agama atau Pejabat Publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus," ujar Nusron Wahid kepada wartawan, Senin, 29 Juli.
"Sekali lagi, bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU," sambungnya.
Nusron yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor periode 2010-2015 dan Wakil Ketum PBNU 2021-2023 ini mengimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.
“PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR. Ini urusan DPR dengan menteri agama. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan. Apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya,” tegas anggota Komisi VI DPR itu.
Nusron juga menjelaskan DPR dalam melakukan hak-nya membentuk Pansus Angket Haji pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat. Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.
“Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan menteri agama. Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama,” jelasnya.
Politikus Golkar itu memastikan Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel dan bertanggungjawab.
"Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang menteri agama benar dalam kebijakannya. Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja, Orang Jawa bilang; becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan," tutup Nusron Wahid.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menganggap pansus Haji DPR bernuansa politis. Gus Yahya menduga pansus angket haji dianggap sebagai dibentuk hanya berniat menyerang PBNU. Apalagi, pansus angket haji muncul sesaat ketika PBNU berniat mengembalikan PKB ke NU.
"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Gus Yahya sesuai rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu, 28 Juli.
Adapun pansus angket haji memang sedang akan digulirkan oleh DPR. Pansus tersebut pun sudah diketok di rapat paripuna DPR untuk dilakukan pembahasan.
Pimpinan DPR yang mengetok pansus angket haji tersebut merupakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sekaligus merupakan Ketua Tim Pengawas Haji DPR.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #pilkada jakarta #israel #tom lembong #kabinet merah putih #sritexPopuler
