Perseteruan PBNU dan PKB Masih Lama Berakhir

JAKARTA – Hubungaan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas. Perseteruan yang berlarut-larut berpotensi membuat PKB kehilangan suara dalam pemilu ke depan.

Saling sindir dan saling kecam kembali terjadi dalam beberapa pekan terakhir, meski pemandangan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama.

Belum lama ini, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf melontarkan rencana membentuk tim lima atau semacam panitia khusus (Pansus). Tujuannya untuk merebut kembali PKB ke pemilik sahnya, yaitu PBNU.

"PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis.

Gus Ipul menambahkan, tim lima yang sedang digagas ini akan menyerupai tim yang dibentuk oleh PBNU pada masa awal reformasi untuk mendirikan PKB.

Pansus Angket Haji Berbalut Dendam Pribadi

Pembentukan tim lima oleh PBNU disinyalir sebagai ‘balasan’ setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Pansus Angket Haji menyusul sengkarut penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Muhaimin Iskandar, Ketua PKB sekaligus ketua Tim Pengawas Haji 2024 mengusulkan pembentukan Pansus Angket Haji yang disetujui DPR.

Nantinya, pansus ini akan menelusuri keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang diduga mengalihkan tambahan kuota haji regular sebanyak 20 ribu ke haji khusus. Pansus menganggaap pengalihan ini sebagai sebuah pelanggaran terharap Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Namun pembentukan pansus angket dinilai kental dengan nuansa politis. Tak sedikit juga yang menganggap ini sebagai ajang untuk menuntaskan dendam pribadi di masa Pemilihan Presiden 2024.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bahkan tak menutupi keberatannya atas pembentukan Pansus Haji. Ia curiga salah satu tujuan pansus tersebut untuk menyerang NU, lantaran Kementerian Agama saat ini dipimpin adiknya Yaqut Cholil Qoumas.

"Soal pansus haji ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan gitu, loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya," kata Gus Yahya dalam jumpa pers setelah PBNU menggelar rapat pleno pada 27-28 Juli di Hotel Bidakara, Jakarta.

Sudah Sejak 2008

Perseteruan antara PKB dan PBNU sebenarnya bukan kali ini terjadi. Kalau mau diruntut, konflik keduanya bermula sejak Cak Imin mengambil alih tampuk kepemimpinan PKB dari tangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2008.

Cak Imin terpilih menjadi Ketum PKB saat Muktamar PKB 2005, sedangkan Gus Dur menjabat Ketua Dewan Syuro PKB. Tapi kondisi internal partai tersebut memanas tiga tahun kemudian seiring dengan munculnya isu melengserkan Gus Dur melalui Muktamar Luar Biasa (MLB).

Kubu Gus Dur merespons dengan menggelar rapat gabungan PKB dan mencopot Cak Imin sebagai ketum. Tapi Cak Imin tidak tinggal diam. Ia mengajukan gugatan ke pengadilan dan menang. Selain itu, pencopotannya sebagai Ketum DPP PKB juga dibatalkan.

Cak Imin lalu mendaftarkan kepengurusan partainya ke Kemenkumham dan disahkan. Keputusan Menkumham itu digugat kubu Gus Dur ke PTUN namun ditolak.

Masing-masing kubu mendaftarkan partainya ke KPU untuk Pemilu 2009, namun PKB Cak Imin yang dinyatakan sah.

Sejak saat itu, hubungan antara Cak Imin dan Gus Yahya maupun Gus Yaqut yang notabene adalah “orang-orang Gus Dur” tidak pernah harmonis. Sebaliknya, ketika PBNU dipimpin oleh Said Aqil Siroj dari 2010 hingga 2021 dua lembaga ini memiliki hubungan baik, karena dinilai satu frekuensi dengan Cak Imin.

PKB Tak Bisa Dipisahkan dari NU

Tujuan PBNU pimpinan Gus Yahya mengembalikan PKB ke pemilik sahnya dianggap tidak tepat, menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Andriadi Achmad.

Andriadi menegaskan selama ini PKB tetap selaras dengan NU, namun tidak dengan para elite di dalamnya, termasuk dua bersaudara Gus Yahya dan Gus Yaqut.

“PKB secara tersirat tidak bisa dipisahkan dari NU. Hal ini terlihat dari basis massa PKB identik dengan basis NU, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana suara PKB sangat kuat,” kata Andriadi kepada VOI.

“Oleh karena itu, keinginan PBNU menarik PKB ke pangkuan NU adalah narasi yang tidak tepat. Karena PKB tidak kemana-mana, PKB tetap selaras dengan NU,” sambungnya.

Andriadi menduga ini hanya kehendak PBNU (Yahya Yaqut dan Cholil Yaqut) untuk menarik PKB dari kepemimpinan Cak Imin, menyusul hubungan panas dingin kedua kubu tersebut sejak lama.

Salah satunya adalah saat Pilpres 2024, ketika Ketum PBNU dan Menteri Agama tidak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Andriadi Achmad mengatakan perseteruan PBNU dan PKB yang berkepanjangan akan membuat kedua belah pihak mengalami kerugian.

“Tentu kaum NU (yang alami kerugian) secara umum, sebagaimana kita ketahui NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sehingga kisruh ditingkat elite pasti ada pengaruhnya terhadap basis NU di akar rumput,” tutur Andriadi.

Untuk itu, dikatakan Andriadi, perseteruan antara PKB dan PBNU perlu diselesaikan oleh para kiyai-kiyai sepuh.

“Perseteruan keduanya lebih kental karena kepentingan politik dan kekuasaan. Sehingga merusak citra NU di tengah masyarakat atau menyebabkan PKB yang mengakar di kalangan Nadliyin secara khusus dan umat secara umum kehilangan suara dalam pemilu ke depan,” Andriadi menyudahi.