Gus Yahya Dinasihati Politikus PKB: Jangan Kerdilkan Kerja Pansus Haji DPR, Nanti Publik Semakin Negatif ke PBNU

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mewanti-wanti Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) agar tidak lagi menuding pembentukan Pansus Angket Haji untuk menyerang PBNU, khususnya Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). 

Menurut Luluk, Gus Yahya terlalu meremehkan semua fraksi DPR yang mengusulkan, dan menyetujui Pansus Haji.

Menurutnya, sangat mustahil jika PKB mempengaruhi seluruh fraksi di DPR hanya karena demi membalas dendam pribadi Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ) ke Menteri Agama. Meski Cak Imin kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR. 

Luluk menjelaskan, Pansus Haji dibentuk untuk membela hak para jamaah haji Indonesia khususnya jamaah reguler yang sudah mengantre lama dan bertahun-tahun dengan menabung sedikit demi sedikit.

Bagi Pansus Angket Haji, pengalihan kuota 8.400 haji khusus merupakan pelanggaran terhadap UU, pelanggaran kesepakatan DPR dan Kemenag, dan juga pengingkaran terhadap Keppres Nomor 6 tahun 2024.

"Bagi kami, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus yang melebihi ketentuan UU dan kesepakatan, merupakan tindakan semena-mena dan benar-benar  mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan, yang menjadi dasar etika para pejabat publik," ujar Luluk, Senin, 29 Juli. 

"Kami menyayangkan politisasi Pansus Haji semata urusan pribadi Gus Muhaimin dan Menteri Agama sebagaimana disampaikan ketua umum PBNU," imbuh dia.  

Apalagi, lanjut Luluk, indikasi adanya rente, gratifikasi atau hal lain yang mencederai penyelenggaraan haji 2024 perlu diselidiki lebih lanjut.

Legislator PKB dapil Jawa Tengah itu mengatakan, Pansus Haji merupakan hak konstitusional DPR dan bagian dari fungsi check and balances guna menyelidiki dugaan pelanggaran UU dan kebijakan yang membawa dampak bagi masyarakat luas.

Luluk yakin, masyarakat Indonesia akan berpihak pada kerja-kerja DPR dan memberikan dukungan secara moral kepada Pansus Haji. 

"Bahkan para Kyai dan pimpinan Ponpes di banyak daerah memberikan dukungan pada kami," klaimnya. 

Seharusnya, sambung Luluk, PBNU berpihak pada rasa keadilan dan kebajikan publik dan bersama-sama mencari jalan terbaik bagi perbaikan penyelenggaran Haji di masa mendatang. 

"Jangan malah kerja kami di Pansus Haji dikerdilkan, nanti publik semakin negatif terhadap PBNU," kata Luluk mengingatkan.