Presiden Ukraina Zelensky Usulkan Undang-Undang Pencabutan Penghargaan dari 'Pengkhianat'

JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak parlemen pada Hari Selasa untuk meloloskan undang-undang yang akan menetapkan prosedur pencabutan penghargaan, termasuk penghargaan tertinggi negara, yang diberikan kepada 'pengkhianat'.

Dalam pidato video malamnya Presiden Zelensky tidak menyebutkan nama individu yang akan menjadi subjek undang-undang yang diusulkan untuk mengubah hukum pidana Ukraina.

Ia mengatakan, tindakan tersebut bertujuan untuk "memulihkan keadilan" dengan menargetkan mereka yang "sebagai akibat dari tindakan mereka, telah kehilangan hak untuk mendapatkan rasa hormat dari warga Ukraina".

"Mekanisme hukum diperlukan untuk secara efektif mencabut semua penghargaan negara Ukraina dan gelar kehormatan dari individu tersebut," katanya, melansir Reuters 17 Juli.

"Mereka hanya pantas mendapatkan satu 'gelar', pengkhianat. Dan 'hadiah' mereka adalah akuntabilitas kepada Ukraina dan rakyat kita atas segala hal yang dilakukan terhadap Ukraina, terhadap negara kita dan terhadap kemerdekaan kita," urainya.

Ia menambahkan, undang-undang tersebut akan berlaku untuk semua penghargaan negara, termasuk penghargaan tertinggi negara, Pahlawan Ukraina.

Diketahui, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, ratusan warga Ukraina dituduh bekerja sama dengan Moskow, termasuk sejumlah tokoh terkemuka.

Mereka di antaranya Viktor Medvedchuk, tokoh bisnis pro-Kremlin dan kepala staf mantan Presiden Leonid Kuchma, yang dikirim ke Rusia setelah diikutsertakan dalam pertukaran tahanan massal pada September 2022.

Undang-undang apa pun juga dapat berlaku untuk mantan Perdana Menteri Mykola Azarov yang melarikan diri dari Ukraina selama pemberontakan rakyat tahun 2014 yang menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych dari kekuasaan, yang kemudian dihukum karena pengkhianatan secara in absentia.