Ajak Istri dan Anak, Diplomat Senior Korea Utara di Kuba Membelot ke Korea Selatan

JAKARTA - Seorang diplomat senior Korea Utara yang berbasis di Kuba membelot bersama istri dan anaknya ke Korea Selatan pada Bulan November, lapor media Korea Selatan pada Hari Selasa, dan menjadi diplomat Korea Utara dengan pangkat tertinggi yang melarikan diri ke Korea Selatan sejak tahun 2016.

Sebelum melarikan diri ke Korea Selatan, Ri Il Kyu (52) mengatakan kepada surat kabar Korea Selatan Chosun Ilbo, ia adalah seorang konselor di Kedutaan Besar Korea Utara di Kuba. Kantor Berita Yonhap juga melaporkan bahwa Ri telah membelot ke Korea Selatan, dengan mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya.

Ri mengatakan, ia terbang keluar dari Kuba bersama keluarganya. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana ia melakukan pelarian yang berisiko tinggi itu.

"Saya membeli tiket penerbangan dan menelepon istri dan anak saya untuk memberi tahu mereka tentang keputusan saya, enam jam sebelum pembelotan. Saya tidak mengatakan Korea Selatan, tetapi mengatakan, mari kita tinggal di luar negeri," katanya, seperti melansir Reuters 16 Juli.

Salah satu tugas Ri di kedutaan besar adalah menghalangi upaya jalinan hubungan diplomatik Kuba dengan Korea Selatan, menurut laporan Chosun Ilbo.

Meski demikian, Korea Selatan dan Kuba sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik pada Bulan Februari lalu.

Ri bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada tahun 1999. Ia menerima pujian dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un karena berhasil bernegosiasi dengan Panama untuk mencabut penahanan kapal Korea Utara yang kedapatan membawa senjata dari Kuba pada tahun 2013, kata Chosun.

Dia mengatakan kepada surat kabar tersebut, dirinya memutuskan untuk membelot karena kekecewaan terhadap rezim dan evaluasi yang tidak adil terhadap pekerjaannya.

Ri mengatakan dia membuat keputusan akhir untuk melarikan diri ketika permintaannya untuk melakukan perjalanan ke Meksiko untuk perawatan medis ditolak tahun lalu, menambahkan orang tua dan mertuanya yang mungkin akan menghadapi pembalasan atas pembelotannya telah meninggal dunia.

Korea Utara memiliki kedutaan besar di Kuba, meskipun duta besarnya telah kembali ke negaranya pada Bulan Maret, menurut laporan media.

Terpisah, Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, menolak untuk mengomentari laporan tersebut, dengan alasan masalah privasi.

Pembelotan tingkat tinggi terakhir yang diketahui ke Korea Selatan adalah pembelotan Tae Yong-ho, mantan wakil duta besar Korea Utara untuk Inggris, pada tahun 2016.

"Saya berharap semua mantan diplomat Korea Utara akan bergabung dan bekerja keras untuk gerakan unifikasi untuk mewujudkan impian para pejabat dan rakyat Korea Utara agar anak-anak mereka dapat tinggal dengan bebas di Korea Selatan," ujar Tae dalam sebuah unggahan di Facebook pada Hari Selasa.

"Selamat datang, Penasihat Ilkyu!" kata Tae, menambahkan Ri adalah mantan saingannya dalam permainan tenis meja di kementerian luar negeri.

Diketahui, warga Korea Utara yang tertangkap mencoba membelot akan menghadapi hukuman berat, termasuk hukuman mati, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para pembelot yang berhasil.

Lebih sedikit pembelot Korea Utara yang datang ke Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir, karena adanya pembatasan ketat terhadap penyeberangan perbatasan ke China dan biaya perantara yang tinggi, kata kelompok hak asasi manusia dan para ahli.

Tahun lalu, 196 pembelot Korea Utara datang ke Seoul, turun dari 2.700 pembelot satu dekade yang lalu, menurut data pemerintah Korea Selatan. Sebagian besar pembelot Korea Utara yang baru-baru ini membelot ke Korea Selatan telah lama tinggal di luar negeri, seperti diplomat Ri, kata para aktivis hak asasi manusia.

Rincian tentang pembelotan warga Korea Utara sering kali membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk terungkap, karena para pembelot harus mendapat izin dari pihak berwenang dan menjalani pendidikan tentang masyarakat dan sistem Korea Selatan.

Pyongyang tahun lalu menutup beberapa kedutaan besar dalam upaya untuk "menata ulang kapasitas diplomatiknya secara efisien".