MKD Dituntut Berani Hukum Berat Anggota DPR yang Ikut Main Judi Online

JAKARTA - DPR bergerak cepat mengusut sejumlah anggota dan pekerja mereka yang diduga terpapar judi online. DPR memang harus membuktikan diri untuk serius ikut memberantas penyakit kasus judi online.

Seperti diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Satgas Pemberantasan Judi Online melaporkan ada 60 orang di DPR RI yang terlibat judi online. Dari jumlah tersebut, 2 di antaranya diduga adalah anggota dewan dan sisanya adalah pekerja yang bekerja di lingkungan DPR.

Menanggapi laporan tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) siap melakukan investigasi dengan rencana memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk diperiksa. Ketua DPR RI Puan Maharani pun sempat menegaskan agar nama-nama yang terlibat judi online dibuka saja identitasnya di publik.

Kemudian Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum meminta MKD bertindak cepat dan mendorong agar DPR menggandeng penegak hukum untuk mengusut keterlibatan oknum di DPR pada kegiatan judi online. Menurut Ari, permintaan tersebut merupakan hal yang wajar.

“Mereka tentu tidak ingin citra anggota Dewan secara keseluruhan rusak karena terpapar perilaku buruk anggota DPR yang terjerat judi online,” kata Pakar Komunikasi Politik, Ari Junaedi, Selasa 9 Juli.

Ari pun menyoroti fenomena judi online (judol) yang semakin mengkhawatirkan itu. Ia mengatakan, judi online kini menyebabkan berbagai permasalahan sosial dan dampaknya sangat nyata, bahkan telah menyentuh hingga semua lapisan masyarakat.

"Dugaan keterlibatan dua oknum anggota DPR yang terlibat sebagai pelaku judi online seakan menjadi penegas bahayanya judi online yang menjadi wabah nasional. Tidak saja rakyat kecil tetapi juga wakil rakyat bisa juga terterpa judi,” ungkap Ari.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama tersebut menilai, masuknya anggota DPR dalam daftar pelaku judi online menjadi bukti judi online sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, Ari mendukung langkah MKD DPR untuk menginvestigasi laporan PPATK dan Satgas Pemberantasan Judi Online.

“Saya tidak bisa membayangkan, ada anggota Dewan yang terhormat bisa melakukan kegiatan yang tidak terhormat. MKD harus memproses cepat dan mengeluarkan putusan berat terkait hal ini,” ucapnya.

“Jika wakil rakyat bisa terjerat permainan judi online, bagaimana dengan rakyat yang diwakilinya? Mereka menganggap anggota Dewan adalah sosok terhormat yang menjadi figur panutan,” sambung Ari.

Ditambahkannya, langkah cepat DPR dalam menangani kasus ini menjadi tolak ukur atau bukti keseriusan DPR dalam ‘membersihkan’ anggotanya dari penyakit moral. Ari menilai perilaku 2 oknum anggota dewan itu sangat menghancurkan reputasi terpuji yang dilakukan DPR secara kelembagaan sehingga perlu ada sanksi yang membuat jera.

“Sayang jika image baik dari DPR seperti yang tergambar dari hasil survei Litbang Kompas beberapa waktu yang lalu, bisa turun akibat tindakan yang memalukan dari anggota dewan pelaku judi online,” ujarnya.

“Daripada menghancurkan pohon besar yang bernama DPR, lebih baik MKD mengamputasi salah satu ranting yang rusak akibat perilaku anggota DPR pelaku judol,” imbuh Ari.

Ari pun mendorong adanya peningkatan pengawasan internal, sekaligus penerapan disiplin atau sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang mencoreng nama baik DPR.

“Dengan adanya sanksi atau tindakan yang tegas, masyarakat akan melihat DPR serius dalam menegakkan aturan dan tidak mentolerir pelanggaran hukum oleh anggotanya,” tukas Doktor lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut.

Terlepas dari itu, Ari menekankan bahwa keterlibatan 2 anggota pada aktivitas judi online tidak mencerminkan keseluruhan anggota DPR. Sebab hanya segelintir orang saja yang dilaporkan terlibat pada judi online.

“Harus diingat, bahwa ini hanya ulah oknum-oknum tertentu dan tidak mewakili seluruh anggota DPR,” jelasnya.

Ari juga meminta masyarakat melihat komitmen DPR yang ditunjukkan dari langkah cepat MKD dan ketegasan pimpinan DPR serta Komisi terkait lainnya. Menurutnya, hal itu menunjukkan komitmen DPR untuk menjaga integritas dan transparansi.

“Penting bagi kita semua untuk melihat ini sebagai momentum bagaimana DPR terus berupaya berbenah diri untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kinerjanya,” ungkap Ari.