Bagikan:

JAKARTA - Polisi antihuru-hara berpatroli di ibu kota Kenya, Nairobi, ketika para aktivis muda menyerukan lebih banyak protes menyusul bentrokan mematikan pekan lalu.

Anggota gerakan protes menolak seruan Presiden William Ruto untuk berdialog, bahkan setelah presiden membatalkan rencana kenaikan pajak.

Disulut amarah dengan kematian yang terjadi pekan lalu – setidaknya 39 orang menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya (KNHCR) – banyak yang kini menuntut Ruto mundur.

“Kami bertekad untuk mendorong pengunduran diri presiden,” kata Ojango Omondi, seorang aktivis di Nairobi dilansir Reuters, Selasa, 2 Juli. “Kami berharap protes damai dan korban jiwa minimal, jika ada,” imbuhnya.

Protes yang dimulai sebagai luapan kemarahan lewat media sosial atas hampir 2,7 miliar dollar AS kenaikan pajak dalam rancangan undang-undang keuangan, berkembang menjadi gerakan nasional melawan korupsi dan kesalahan pemerintahan, dan menjadi krisis paling serius dalam masa kepresidenan Ruto yang hampir berusia dua tahun.

Ruto terjebak di antara tuntutan pemberi pinjaman seperti Dana Moneter Internasional (IMF), yang mendesak pemerintah yang berhutang banyak untuk mengurangi defisit, dan populasi yang terbebani karena melonjaknya biaya hidup.

Ruto telah mengarahkan Departemen Keuangan untuk mencari cara memotong pengeluaran guna mengisi kesenjangan anggaran yang disebabkan oleh penarikan RUU tersebut, dan juga mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak pinjaman.