India Berlakukan Undang-Undang Pidana Baru, Gantikan Sistem Peninggalan Inggris

JAKARTA - India mulai memberlakukan tiga undang-undang pidana baru pada Hari Senin, untuk menggantikan sistem peradilan yang diberlakukan oleh Inggris lebih dari satu abad yang lalu.

Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita dan Bharatiya Sakshya Adhiniyam disahkan di Parlemen pada Bulan Desember oleh Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

Pemerintah mengatakan undang-undang baru tersebut akan merombak sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, kejahatan terhadap anak-anak, hukuman gantung massal dan kejahatan terhadap negara.

"Dengan menghapus undang-undang lama yang bermentalitas budak, Pemerintah PM Modi menerapkan tiga undang-undang baru yang mencerminkan semangat ke-India-an. Inti dari undang-undang ini adalah rasa keadilan yang kuat, bukan hukuman," kata Menteri Hukum dan Keadilan Arjun Ram Meghwal pada Hari Minggu, melansir The National News 1 Juli.

Bharatiya Nyaya Sanhita menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India, yaitu hukum pidana yang diperkenalkan oleh Inggris pada tahun 1862.

Sedangkan Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mencakup prosedur penangkapan, penyidikan, dan persidangan, yang telah diamandemen beberapa kali sejak diperkenalkan pada tahun 1882.

Bharatiya Sakshya Adhiniyam menggantikan Undang-Undang Bukti India, yang diperkenalkan pada tahun 1872, yang menguraikan bukti yang dapat diterima di pengadilan.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung India Dhananjay Chandrachud mengatakan undang-undang baru tersebut memperkenalkan “perbaikan yang sangat dibutuhkan” dan diperlukan untuk "mengatasi tantangan saat ini yang kita bayangkan untuk masa depan masyarakat kita".

"Undang-undang ini menandai momen penting bagi masyarakat kita karena tidak ada undang-undang yang memengaruhi perilaku sehari-hari masyarakat kita seperti hukum pidana," katanya.

Terpisah, partai oposisi utama India, Kongres Nasional India, telah menuntut agar pemerintah menunda undang-undang baru tersebut, dengan mengatakan "perdebatan lebih lanjut harus diadakan dan masyarakat harus diberi kepercayaan".