Sindir Blinken, Hamas Bantah Ajukan Usul Baru Proposal Gencatan Senjata di Gaza

JAKARTA - Pejabat senior Hamas Osama Hamdan membantah pihaknya mengajukan ide-ide baru untuk proposal gencatan senjata Gaza yang didukung AS, setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pihaknya telah menyarankan banyak perubahan.

Hamdan, berbicara kepada TV Arab Al-Araby, juga mengatakan Blinken adalah “bagian dari masalah, bukan solusi” dalam perang Gaza.

Sebelumnya, Blinken mengatakan Hamas telah menyarankan banyak perubahan, beberapa di antaranya tidak dapat dilaksanakan, pada proposal tersebut meskipun ia juga mengatakan para mediator tetap bertekad untuk menutup kesenjangan tersebut.

“Dalam segala hal yang kami sampaikan, kami menegaskan komitmen kami terhadap apa yang telah disampaikan pada tanggal 5 Mei kepada para mediator dan kami tidak membicarakan ide atau usulan baru,” kata Hamdan dilansir Reuters, Rabu, 12 Juni.

Dia menegaskan kembali pendirian Hamas, Israel menjadi pihak yang menolak usulan tersebut dan menuduh pemerintah AS mengikuti sekutu dekatnya untuk "menghindari komitmen apa pun" terhadap cetak biru gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.

Diberitakan sebelumnya, kelompok militan Palestina Hamas menegaskan kembali, respons mereka terhadap proposal gencatan senjata baik dan membuka jalan tercapainya kesepakatan.

Izzat al-Rishq, anggota biro politik Hamas mengatakan, Hamas dan faksi-faksi Palestina telah menanggapi proposal gencatan senjata Israel secara positif dan serius, sehingga membuka peluang tercapainya kesepakatan.

Sebaliknya, ia menuduh media Israel melakukan hasutan dan berusaha untuk menghindari kewajiban-kewajiban perjanjian.

"Tanggapan Hamas dan faksi-faksi Palestina terhadap proposal gencatan senjata itu bertanggung jawab, serius dan positif. Tanggapan tersebut konsisten dengan tuntutan rakyat dan perlawanan kami dan membuka jalan lebar untuk mencapai kesepakatan," ujarnya, melansir CNN 12 Juni.

"Hasutan media Israel terhadap tanggapan Hamas merupakan indikasi upaya untuk menghindari kewajiban perjanjian," kata al-Rishq.