Wajib Militer Ditolak, Jerman Usul Dinas Militer Selektif Tingkatkan Pertahanan

JAKARTA - Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorus mengajukan proposal untuk melakukan dinas militer selektif yang berfokus pada sukarelawan untuk meningkatkan angkatan bersenjatanya, menyusul penolakan luas terhadap kembalinya wajib militer.

Usulan tersebut merupakan bagian dari peralihan Jerman menuju kebijakan luar negeri dan pertahanan yang lebih kuat, yang diumumkan oleh Kanselir Olaf Scholz sebagai "Zeitenwende" atau "pergantian era" setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Sekitar 13 tahun setelah Jerman menghentikan wajib militer massal, Menteri Pertahanan Boris Pistorus mengatakan semua pria akan diwajibkan mengisi kuesioner untuk mengukur kesesuaian dan minat mereka dalam dinas militer setelah berusia 18 tahun. Kuesioner ini bersifat opsional bagi perempuan.

Dilansir Reuters, Rabu, 12 Juni, pemerintah kemudian akan memilih sekitar 10 persen dari mereka yang akan dikumpulkan sebelum mempersempit pilihan menjadi yang paling cocok dan termotivasi untuk melakukan layanan dasar enam bulan – dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 17 bulan.

“Mereka yang paling cocok dan termotivasi harus dipilih untuk dinas militer,” kata Pistorius kepada wartawan.

Model baru ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemuda yang menjalani wajib militer sukarela menjadi 15.000 orang, atau meningkat sebesar 5.000 orang pada tahun pertama, kata kementerian tersebut, dan jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tujuannya adalah untuk menambah 200.000 tentara cadangan, yang akan memungkinkan Jerman untuk dengan cepat menambah jumlah pasukannya menjadi sekitar 460.000 jika terjadi perang – hampir dua kali lipat dari jumlah yang bisa mereka kumpulkan saat ini.

Saat ini Jerman mempunyai 180.000 tentara, yang ingin ditingkatkan menjadi 203.000, dan 60.000 tentara cadangan.