Jumlah Petugas Damkar DKI Hanya Sepertiga Dari Kebutuhan, DPRD Dorong Hal Ini

JAKARTA - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengungkap jumlah personelnya masih sangat minim.

Kebutuhan jumlah personel petugas pemadam kebakaran (damkar) DKI direkomendasikan sebanyak 11.200 personel. Namun, nyatanya saat ini hanya terdapat 3.800 petugas atau sepertiga dari kebutuhan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua pun mendorong Dinas Gulkarmat DKI mencari cara untuk menambah jumlah personel di tengah keterbatasan anggaran belanja pegawai.

“Kita harap ada rapat kerja menyangkut masalah kepegawaian, bersama Biro ORB (Organisasi dan Reformasi Birokrasi), kemudian BKD (Badan Kpegawaian Daerah), serta asisten Pemerintahan,” kata Inggard, Jumat, 6 Juni.

Inggard menyarankan agar penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di setiap kelurahan dibekali pelatihan keahlian untuk dijadikan personel Dinas Gulkarmat.

“Nah, pembagian PJLP ini harus sesuai dengan asas kemanfaatan,” ungkap Inggard.

Sehingga, hal ini bisa menambah jumlah petugas yang dibutuhkan. Jika jumlah personel ideal, lanjutnya, maka kualitas layananan meningkat.

Mengingat, angka kasus kebakaran dan kerugian yang dialami korban saat ini masih terbilang tinggi. Data Dinas Gulkarmat, tercatat 2.268 kasus kebakaran terjadi sepanjang tahun 2023.

“Nah, ini tinggal ada mutasi saja. Karena tidak mungkin PJLP ditambah terus. Tapi kita berharap memang yang namanya Dinas kebakaran dan penanggulangan bencana ini perlu optimalisasi jumlah personel,” tandas Inggard.

Di satu sisi, DPRD juga mendorong agar Dinas Gulkarmat DKI menggandeng swasta untuk mengoptimalkan mitigasi kebakaran dan penyelamatan hewan liar.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menilai, kerja sama tersebut dapat mengurangi risiko kebakaran serta meningkatkan kemampuan para personel untuk mengevakuasi hewan liar dari rumah atau permukiman warga.

“Sosialisasi dan edukasi terhadap pencegahan maupun penanganan dini kebakaran ke masyarakat bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pihak non pemerintah. Misalnya dengan lembaga sosial dan lembaga kemanusiaan,” jelas Yani.