Aturan di Jakarta, Ada Jentik Nyamuk di Rumah Bisa Kena Denda Rp 50 Juta

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur merencanakan pemberian sanksi berupa denda Rp 50 juta kepada warga yang rumahnya ditemukan jentik nyamuk aedes aegypti.

"Langkah ini diambil untuk mengurangi jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta Timur," ujar Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Budhy Novian, di Jakarta, Rabu 5 Juni.

Penerapan denda tersebut berasal dari hasil rapat koordinasi tingkat wali kota satu bulan yang lalu, yang membahas peningkatan kasus demam berdarah. "Pada Mei lalu, jumlah kasus telah mencapai 2.290," katanya.

Satpol PP Jakarta Timur kemudian melakukan berbagai upaya untuk menekan angka demam berdarah, salah satunya dengan menerapkan peraturan daerah sebagai tindakan.

"Kami dari Satpol PP mengusulkan untuk memutus rantai penyebaran nyamuk DBD dengan mengedepankan penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat. PSN juga akan memberikan edukasi," lanjutnya.

Dikatakannya pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti juga akan digalakkan.

Terkait denda, pihaknya hanya memberikan saran jika Pemprov DKI menerapkan Pasal 21 dan 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit DBD.

"Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemutusan rantai penyebaran merupakan tanggung jawab masyarakat, termasuk di tempat perkantoran, usaha, sekolah, tempat ibadah, serta rumah warga," jelasnya.

Masyarakat diwajibkan untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. "Artinya, menghilangkan jentik nyamuk yang nantinya bisa berkembang biak dalam satu minggu menjadi nyamuk dewasa," tambahnya.

Terkait sanksi Rp 50 juta, Budhy menjelaskan bahwa itu adalah amanat perda. Namun dikatakannya sanksi tidak langsung dikenakan.

"Di dalam perda diatur bahwa sanksi dimulai dari teguran tertulis, pemasangan stiker di tempat yang ditemukan jentik nyamuk. Kalaupun sanksi denda diterapkan, itu adalah yang paling maksimal, bukan langsung Rp 50 juta," tegasnya.