JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengkritik kecepatan waktu tanggap atau response time petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta yang belum sesuai dengan harapan.
Hal ini diungkapkan dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama jajaran Dinas Gulkarmat DKI Jakarta pada Senin, 30 Januari.
Menjawab hal itu, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengaku jumlah pos pemadam kebakaran (damkar) beserta petugasnya masih belum ideal.
Merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, setiap kelurahan mesti memiliki satu pos pemadam kebakaran.
"Perda mengamanatkan satu kelurahan satu pos pemadam kebakaran untuk memgejar response time menangani kebakaran. Saat ini kita memang masih belum memenuhi standar itu. Kita baru ada 139 pos pemadam kebakaran yang harusnya ada di 267 kelurahan," kata Satriadi kepada wartawan, Senin, 30 Januari.
Selain itu, lanjut Satriadi, jumlah petugas damkar di Jakarta pun masih berada pada angka 40 persen dari jumlah ideal. Tercatat, saat ini personel Dinas Gulkarmat sekitar 4.000 orang.
"Konsekuensi dari penambahan jumlah pos itu pasti adanya penambahan jumlah personel. Untuk memenuhi jadi di 267 kelurahan saja itu kita butuhkan 10ribu sampai 11 ribu personel," tutur dia.
Satriadi menjelaskan pihaknya berupaya untuk menambah pos-pos damkar tingkat kelurahan pada wilayah yang belum terisi.
Dalam APBD tahun anggaran 2023, Dinas Gulkarmat mendapat alokasi anggaran sekitar Rp1,35 triliun. Dari anggaran tersebut, terdapat alokasi anggaran untuk pembangunan dua pos damkar di Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat, dan Bintaro, Jakarta Selatan.
Satriadi mengaku pihaknya tak bisa langsung menambah pos-pos dalam jumlah yang besar lantaran keterbatasan anggaran. Lagipula, Satriadi lebih mengutamakan alokasi anggaran yang lebih besar pada peralatan penunjang keselamatan para petugas hingga pembentukan relawan kebakaran.
"Kami terus berupaya bagaimana pemenuhan dengan response time itu dengan membangun pos-pos yang ada. Upaya yang kami lakukan selama ini untuk mengejar target tersebut, kami kerja sama dengan pihak swasta," jelasnya.