Ada Larangan Masuk, Pemerintah Israel Minta Warganya Tidak Bepergian ke Maladewa

JAKARTA - Pemerintah Israel minta warganya tidak bepergian ke Maladewa, sementara mereka yang sudah berada di sana diminta mempertimbangkan untuk keluar, menyusul adanya larang orang dengan paspor Israel memasuki negara itu.

Kementerian Luar Negeri Israel pada Hari Minggu merekomendasikan warga negara negaranya untuk tidak bepergian ke Maladewa. Rekomendasi tersebut, kata kementerian Israel, mencakup warga negara Israel dengan kewarganegaraan ganda.

"Bagi warga negara Israel yang sudah berada di negara itu, disarankan untuk mempertimbangkan untuk pergi, karena jika mereka mengalami kesulitan, karena alasan apa pun, akan sulit bagi kami untuk membantu," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 3 Mei.

Terpisah, Presiden Maladewa Dr. Mohamed Muizzu membuat keputusan tersebut setelah mendapat rekomendasi dari Kabinet, kata sebuah pernyataan dari kantornya.

"Keputusan Kabinet tersebut mencakup amandemen undang-undang yang diperlukan untuk mencegah pemegang paspor Israel memasuki Maladewa dan membentuk subkomite Kabinet untuk mengawasi upaya ini," kata pernyataan tersebut.

Presiden Maladewa mengumumkan ia menunjuk utusan khusus untuk menilai kebutuhan Palestina, serta sedang menyiapkan penggalangan dana untuk "membantu saudara-saudari kita di Palestina" dengan UNRWA, dikutip dari CNN.

Presiden Muizzu juga akan melakukan aksi unjuk rasa nasional dengan slogan "Falastheenaa Eku Dhivehin" yang memiliki arti "Rakyat Maladewa Bersolidaritas dengan Palestina."

Berita tersebut muncul hanya beberapa hari setelah presiden mengutuk serangan udara Israel terhadap kamp pengungsi di Rafah, yang menewaskan sedikitnya 45 warga Palestina dan melukai lebih dari 200 orang.

Diketahui, sebanyak 528 warga negara Israel mengunjungi Maladewa dalam empat bulan pertama tahun ini, turun dari 4.644 selama periode yang sama pada tahun 2023, menurut data pemerintah Maladewa.