JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) melalui Direktorat Toponimi dan Batas Daerah menggelar Rapat Penyusunan Kebijakan Batas Daerah Wilayah II di Jakarta.
Rapat tersebut diadakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.
Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Raziras Rahmadillah menekankan pentingnya sinergi antara berbagai direktorat di Kemendagri dalam menjaga kepastian hukum dan optimalisasi pelayanan publik di daerah, termasuk bersinergi mengenai batas-batas daerah.
"Selain terus menerus melakukan fasilitasi terhadap batas daerah yang belum ditetapkan, Kemendagri juga melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi pasca-penegasan batas," kata Raziras dilansir ANTARA, Kamis, 23 Mei.
Ia menjelaskan pengawasan dan evaluasi pasca-penegasan batas dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian pengaturan batas daerah dengan kondisi faktual.
Menurut dia, hal itu penting untuk dilakukan seiring perkembangan dalam teknik pemetaan dan laju perkembangan pembangunan di daerah.
"Semuanya dilakukan dalam kerangka usaha untuk terus menerus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan dilandasi semangat NKRI yang tidak terkotak-kotak dalam batas daerah," ujarnya.
Sementara itu, dalam pembahasan yang dipimpin oleh Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah II Heny Ernawati, dan Analis Kebijakan Ahli Madya Teguh Subarto, menghasilkan kesepakatan terhadap rancangan Peraturan Mendagri (Permendagri) Batas Daerah antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.
BACA JUGA:
Selain itu, juga menghasilkan kesepakatan rancangan Permendagri Batas Daerah antara Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
Adapun terhadap segmen batas daerah Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam fasilitasi selanjutnya Kemendagri akan mengundang Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara serta kedua kepala daerah dan DPRD Kabupaten yang berbatasan untuk menyepakati penarikan garis batas daerah.
