Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah kembali menerima vaksin COVID-19 sebanyak 1,1 juta. Berbeda dari varian sebelumnya, kali ini, Indonesia menerima vaksin COVID-19 dari Astrazeneca. 

"Hari ini, Indonesia menerima pengiriman pertama vaksin Astrazeneca sebesar 1.113.600 vaksin jadi dengan total berat 4,1 ton yang terdiri dari 111.136 karton," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi seperti yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 8 Maret.

Jumlah tersebut, sambungnya, adalah bagian dari batch pertama pemberian vaksin melalui jalur multiteral. Adapun jumlah vaksin jadi yang bakal diterima pemerintah pada bagian pertama pengiriman ini mencapai 11.704.800 dosis.

Retno juga memaparkan, rencananya, pengiriman batch pertama bakal dilakukan hingga beberapa bulan mendatang.

"Pengiriman batch pertama akan dilakukan hingga Mei 2020 dan insyaallah, menurut rencana akan diikuti batch-batch selanjutnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Retno menyebut kedatangan vaksin multilateral seperti Astrazeneca ini tak lepas dari kerja sama antar kementerian, lembaga, dan kerja sama dengan berbagai pihak internasional seperti GAVI, WHO, UNICEF, dan lainnya. Sehingga, pemerintah Indonesia mengapresiasi hal ini.

Ke depan, demi terus memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 di Tanah Air, pemerintah akan terus memperkuat diplomasi vaksin. 

"Diplomasi juga akan terus diperkokoh untuk membantu upaya pemerintah membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengonfirmasi 4,6 juta vaksin COVID-19 merek AstraZeneca akan tiba di Indonesia bulan ini. Vaksin ini siap pakai dalam bentuk jadi.

"Insyaallah juga di bulan maret ini akan datang lagi vaksin dari AstraZeneca sebanyak 4,6 juta dosis vaksin jadi," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 4 Maret.

Jokowi mengatakan, saat ini semua negara tengah merebutkan stok vaksin dari produsen vaksin yang ada. Berkat lobi-lobi sejak awal, Indonesia bisa mengamankan ratusan juta dosis vaksin untuk masyarakat.

"Alhamdulillah karena awal-awal kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan baik secara pemerintah ke pemerintah,  G to G maupun langsung ke beberapa produsen vaksin," ujar Jokowi.

Sementara, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berencana akan mengeluarkan izin kedaruratan atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19 merek AstraZeneca.

Hal ini terkait dengan kabar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan emergency use listing dari vaksin buatan perusahaan farmasi asal Inggris tersebut.

"Kami sudah mendapatkan informasi juga bahwa memang emergency use listing, dari WHO untuk vaksin AstraZeneca yang akan didistribusikan melalui kerjasama multilateral itu sudah dikeluarkan. Tugasnya BPOM adalah menerbitkan UEA," kata Kepala BPOM Penny Lukito.

Penny menjelaskan, meskipun WHO telah memasukkan AstraZeneca dalam daftar persetujuan penggunaan darurat, setiap negara akan menindaklanjutinya dnegan menerbitkan EUA. Dalam hal ini adalah BPOM.

Saat ini, BPOM sebagai otoritas pengawas obat masih menunggu dossier atau kumpulan dokumentasi yang komprehensif, profesional tentang bahan baku farmasi produksi AstraZeneca.