Bagikan:

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan proses normalisasi Sungai Ciliwung terus dilakukan. Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan permukiman warga di bantaran sungai.

Kini, Heru menyerahkan anggaran pembebasan lahan warga yang dialokasikan tahun 2023 kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. Menurut Heru, besaran nominal pembayaran atas bidang lahan yang dibebaskan ditentukan BPN.

"Pembayaran, sekarang ada di BPN. Dari administrasi sudah beres. Tinggal BPN menyatakan itu sah atau tidak milik si A, B. Jika sah, ya bayar," kata Heru di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 18 April.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2023, Heru mengungkap normalisasi dan restorasi sungai telah terlaksana sepanjang 7 kilometer.

Lalu, peningkatan kapasitas tampungan air saat ini memiliki volume sebesar 269.355 m3.

"Normalisasi 7 kilometer ada di dua wilayah. Jakarta Timur ada, Jakarta Selatan ada," ujar Heru.

Dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2023, alokasi anggaran pembebasan lahan normalisasi sungai digelontorkan Rp496 miliar. Setelah pembebasan lahan dilakukan, pemerintah akan membangun tanggul (sheetpile) dengan panjang trase sungai 4,3 kilometer.

Rinciannya, di Kelurahan Kampung Melayu sepanjang 1,3 kilometer, Rawajati 1 kilometer, Cawang 1,5 kilometer, dan Cililitan 0,5 kilometer.

Sementara, pada tahun 2024, Pemprov DKI berencana melanjutkan pembebasan lahan untuk pengerjaan Normalisasi Ciliwung sepanjang 3,2 kilometer. Rinciannya, Kelurahan Manggarai 1,5 kilometer, Kelurahan Kebon Manggis 1,2 kilometer, dan Kelurahan Bukit Duri 0,5 kilometer.