JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyebut posisi partainya di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal diputuskan Megawati Soekarnoputri.
Megawati memiliki hak prerogatif selaku Ketua Umum PDIP berdasarkan keputusan kongres partai.
“Apakah berada di atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto, itu sepenuhnya menjadi wewenang yang dimiliki Bu Mega yang diberikan oleh Kongres PDIP yang kita sebut dengan hak prerogatif,” kata Basarah kepada wartawan di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April.
Basarah memastikan setiap keputusan penting partainya pasti bakal diambil Megawati secara hati-hati. “Doktrin politik PDIP hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai sepenuhnya menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDIP,” tegasnya.
Meski begitu, Wakil Ketua MPR itu menyebut partainya bakal mengawasi kerja Prabowo-Gibran jika berada di luar pemerintahan. Tapi, mereka siap bekerja sama bila untuk keperluan bangsa.
BACA JUGA:
Ditegaskan Basarah, sistem politik di Tanah Air tidak mengenal adanya oposisi. “Intinya kita sama-sama bekerja sama,” ungkapnya.
“Tugas kita di luar pemerintahan itu adalah mengawasi jalannya kekuasaan politik yg dipimpin oleh Pak Prabowo dan itu dijamin oleh konstitusi dan UU MD3 karena salah satu fungsi dan wewenang DPR RI adalah wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan republik Indonesia,” pungkas Basarah.