JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan kewenangan penuh dari presiden terpilih Prabowo Subianto. PDIP, kata Said, tidak boleh ikut campur atau cawe-cawe dalam penyusunan kabinet tersebut.
"Menyusun kabinet pemerintahan kewenangan penuh Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak boleh cawe-cawe di situ, bagaimana caranya, tidak boleh lah, etika harus dibangun oleh kami," ujar Said di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 20 Mei.
Said menegaskan, PDIP tidak akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran karena istilah oposisi tidak dikenal dalam sistem presidensial yang dianut di Indonesia.
Menurut dia, pilihan bagi PDIP adalah berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo-Gibran dan pilihan tersebut menjadi prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita dalam posisi tidak, pertama kami tidak mengenal oposisi. Karena kita presidensial. Kemudian kedua, rakernas tidak dalam forum dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan karena apa? Karena itu sudah disepakati itu adalah prerogatif Ibu Ketum," tandasnya.
BACA JUGA:
Meskipun demikian, kata Said, PDIP dan Megawati tetap membangun komunikasi dengan Prabowo. Bahkan, kata dia, masih terus diupayakan adanya pertemuan antara Megawati dan Prabowo.
"Kalau soal PDIP ditunggu atau tidak ditunggu (di luar atau di dalam pemerintahan) kan komunikasi tetap berjalan. Kan ada komunikasi. Tidak mungkinlah republik sebesar ini tidak ada komunikasi antara berbagai pihak. Saya yakin komunikasi sedang berjalan. Hasil akhirnya di Ibu Ketua Umum," pungkas Said.
Tag Terpopuler
#palestina #jemaah haji indonesia #piala eropa 2024 #copa america 2024 #pilgub 2024Populer
