JAKARTA - Pengakuan terhadap negara Palestina merupakan 'hadiah' bagi terorisme, menjauhkan resolusi dan meningkatkan ketidakstabilan regional, kata pejabat Israel.
Itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz Senin kemarin, terkait dengan rencana empat negara Eropa, yakni Spanyol, Irlandia, Slovenia dan Malta untuk mengakui negara Palestina.
Jumat pekan lalu, atas nama perdamaian Timur Tengah, Spanyol mengatakan telah bersepakat dengan Irlandia, Malta dan Slovenia untuk mengambil langkah pertama menuju pengakuan kenegaraan yang dideklarasikan oleh Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel dan di Jalur Gaza.
"Pengakuan atas negara Palestina setelah pembantaian 7 Oktober mengirimkan pesan kepada Hamas dan organisasi teroris Palestina lainnya, serangan teror yang mematikan terhadap warga Israel akan dibalas dengan isyarat politik terhadap Palestina," kata tulis Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz di media sosial X, dikutip dari Reuters 26 Maret.
Jalur Gaza diketahui telah lama berada di bawah kekuasaan kelompok militan Hamas, yang menolak perdamaian dengan Israel. Serangan kelompok tersebut ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober, memicu perang dahsyat dan krisis kemanusiaan di wilayah kantong tersebut.
"Resolusi konflik hanya akan mungkin terjadi melalui negosiasi langsung antar pihak. Setiap keterlibatan dalam pengakuan negara Palestina hanya akan menjauhkan pencapaian resolusi dan meningkatkan ketidakstabilan regional," cuit Menlu Katz.
BACA JUGA:
Menlu Katz tidak merinci resolusi seperti apa yang ada dalam pikirannya. Namun, Israel, yang pemerintahan koalisinya mencakup kelompok sayap kanan pro-permukiman, telah lama mengesampingkan negara Palestina.
Hal ini menyebabkan mereka berselisih dengan negara-negara Barat yang mendukung tujuan mereka mengalahkan Hamas, namun menginginkan cetak biru diplomasi pascaperang.