Parlemen Arab Desak Dunia Hentikan Perebutan Wilayah Suriah oleh Israel

JAKARTA - Parlemen Arab menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah menghentikan tindakan Israel yang dinilai merebut wilayah Suriah pada Sabtu, 14 Desember 2024.

Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah sesi di markas besar Liga Arab di Kairo, sebagaimana disebutkan dalam laporan resmi lembaga tersebut.

Presiden Parlemen Arab, Muhammad Al-Yamahi, mengimbau seluruh pihak di Suriah agar mengutamakan kepentingan nasional, menjaga institusi negara, dan mengedepankan dialog serta kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan besar yang tengah dihadapi bangsa tersebut.

Al-Yamahi juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengutuk dan menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Ia menyoroti bahwa Israel memanfaatkan situasi ketidakstabilan di Suriah untuk mengklaim lebih banyak wilayah secara ilegal.

Krisis di Suriah semakin dalam setelah Bashar al-Assad, yang telah memimpin selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember lalu akibat kelompok oposisi merebut ibu kota, Damaskus. Kejadian ini mengakhiri kekuasaan Partai Baath yang telah memerintah sejak 1963.

Dalam kondisi ini, Israel meningkatkan serangan udara yang menyasar situs-situs militer, yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah. Selain itu, Israel juga mencabut kesepakatan pelepasan tahun 1974 dan mengerahkan pasukannya ke zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, wilayah yang didudukinya sejak 1967. Langkah ini menuai kecaman dari PBB dan negara-negara Arab.

Mengenai Palestina, Al-Yamahi mengkritik komunitas internasional atas kegagalannya mengambil tindakan untuk melindungi rakyat Palestina. Ia menyebut bahwa selama lebih dari satu tahun terakhir, rakyat Palestina menghadapi genosida dan pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern.

Al-Yamahi mendesak parlemen dunia dan negara-negara independen untuk menekan pemerintah masing-masing agar melaksanakan keputusan KTT Arab-Islam di Riyadh pada November lalu.

Keputusan tersebut mencakup penghentian kehadiran Israel dalam Sidang Umum PBB dan badan-badan terkait, serta pembekuan keanggotaan Israel di organisasi parlemen internasional dan regional.

Ia juga menyerukan pengaktifan boikot ekonomi terhadap Israel, termasuk terhadap pihak-pihak yang mendukungnya secara finansial dan militer untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil Palestina.

Parlemen Arab juga berencana menjalankan strategi diplomasi parlementer untuk menjalin komunikasi dengan parlemen di berbagai negara yang belum mengakui kedaulatan Palestina. Al-Yamahi mengajak anggota parlemen di seluruh dunia untuk mendesak pemerintahan masing-masing agar segera memberikan pengakuan terhadap Palestina, sebagai bentuk dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina.