JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kunci utama mengurangi risiko bencana yang melanda Indonesia terletak pada aspek pencegahan dan mitigasinya.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Jangan terlambat, jangan terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan. Bukan itu. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi," kata Jokowi dalam Rakornas PB yang ditayangkan Youtube BNPB Indonesia, Rabu, 3 Maret.
Jokowi mengatakan, semua jajaran harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus selaras.
"Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," ujar Jokowi.
BACA JUGA:
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyebut Indonesia mengalami kerugian ekonomi senilai Rp22,8 triliun setiap tahun akibat bencana.
"Ibu Menteri Keuangan menyebutkan bahwa setiap tahun kita mengalami kerugian ekonomi akibat bencana rata-rata 22,8 triliun rupiah per tahun, angka yang sangat besar," tutur Doni.
Belum lagi, Indonesia mesti menghadapi korban jiwa yang meninggal dunia akibat bencana. BNPB mencatat korban jiwa akibat bencana dalam 10 tahun terakhir, rata-rata 1.183 jiwa meninggal akibat bencana.
Menurut Doni, Bank Dunia melabeli Indonesia masuk dalam salah satu dari 35 negara dengan tingkat resiko ancaman bencana paling tinggi di dunia.
Dalam setahun terakhir, dari awal Februari 2020 hingga Februari 2021, BNPB mencatat ada 3.253 kali kejadian bencana di Indonesia.
"Ini artinya setiap hari ada 9 kejadian bencana di Indonesia. Apakah itu gempa, tsunami, erupsi gunung berapi, karhutla, banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung, setiap bencana selalu diikuti kehilangan harta benda dan korban jiwa," kata Doni.
Rakornas PB hari ini juga digelar secara virtual dan dihadiri oleh para menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, perwakilan dunia usaha, pakar, akedemisi, organisasi masyarakat, relawan bencana, serta satuan tugas PPKM mikro.
