JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengigatkan kepada jajarannya, baik kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana.
Khusus bencana banjir, Jokowi ingin penanganannya terintegrasi. Misalnya di kawasan Jabodetabek. Pengurangan risiko banjir di kawasan hulu yakni Bogor dan Banten, kawasan tengah seperti Depok, dan kawasan hilir yakni Jakarta harus disesuaikan.
Hal ini ia katakan saat memimpin pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Apa yang dilakukan di hulu, apa yang dilakukan di tengah, apa yang dilakukan di hilir betul-betul dilihat betul. Tidak ada tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah," kata Jokowi dalam tayangan Youtube BNPB Indonesia, Rabu, 3 Maret.
Menurut Jokowi, semua penaganan bencana di kawasan hulu, tengah, dan hilir harus terintegrasi. Semuanya saling mengisi dan menutup kelemahan yang ada. Bahkan, Jokowi melarang tiap pemimpin daerah melepas tanggung jawab karena merasa bukan tugasnya.
BACA JUGA:
"Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana. Berbeda dengan hal-hal yang normal," ujar dia.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan kunci utama dalam mengurangi risiko bencana yang melanda Indonesia terletak pada aspek pencegahan dan mitigasinya.
"Jangan terlambat, jangan terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan. Bukan itu. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi," ucap Jokowi.
Jokowi bilang, semua jajarannya harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus selaras.
"Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan sepeti itu tidak boleh terjadi," ujar dia.