JAKARTA - Menteri ATR/Kepala BPN yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi soal isu Partai Demokrat meminta jatah kursi menteri koordinator (Menko) dalam kabinet baru Prabowo-Gibran jika resmi terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024.
Dia mengaku, dirinya dengan Prabowo belum berbincang jauh mengenai posisi atau jatah menteri mendatang.
Dia menegaskan saat ini Prabowo dan semua partai yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju masih menunggu hasil perhitungan resmi KPU untuk Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang.
"Pertama menunggu dulu, kita juga tahu 20 Maret jadi momen yang penting dan menjadi resmi dan final bagi KPU terkait dengan hasil pemilu. Baru-lah secara moral dan etis kita bisa berbicara lebih jauh karena setelah itu baru Koalisi Indonesia Maju akan kembali berkumpul," kata AHY, Rabu 13 Maret.
"Saya sendiri sudah menghadap ke Pak Prabowo Subianto dan beliau menyampaikan sama-sama kita kawal dulu perhitungan suara ini," sambungnya.
AHY menegaskan, belum membicarakan soal jumlah jatah menteri dan posisi yang akan diemban dalam kabinet nantinya. Menurut dia, presiden terpilih nantinya memiliki hak prerogratif untuk memilih menterinya.
"Kita tidak bicara dulu posisi karena kami ingin meletakkan segala sesuatu secara proper. Kita tahu presiden memiliki hak prerogatif dan kita hanya menyampaikan apa yang perlu diperjuangkan bersama," tambahnya.
AHY mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo apabila nantinya ada menteri yang masuk dari partai non pengusung Prabowo-Gibran.
"Kami tentu sangat memahami dan menghormati karena beliaulah yang bisa menentukan Koalisi indonesia Maju saat ini cukup kuat, cukup kokoh di parlemen, atau beliau memiliki pandangan yang lain," ucapnya.
AHY berharap transisi kepemimpinan mendatang berjalan sukses. Dia juga berharap pemerintahan baru dapat sukses dengan dikawal koalisi yang kuat dan diimbangi stabilitas di parlemen.
"Kami ingin pemerintahan ke depan sukses, dikawal dengan baik oleh partai-partai pengusungnya, tetapi kita juga ingin stabilitas di parlemen bisa dijaga karena apapun kebijakan harus bisa dikawal di parlemen," pungkasnya.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggelar rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2024 tingkat nasional di setiap provinsi.
Hingga saat ini sudah ada 16 provinsi yang telah melakukan rekapitulasi Pilpres 2024 tingkat nasional. Dari hasil rekapitulasi nasional, pasangan Prabowo-Gibran unggul dari dua kandidat lainnya yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
