Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, AHY: Bukan Bagi-bagi Sembarangan

PONTIANAK - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembagian pos menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar bagi-bagi jatah kekuasaan. 

Menurutnya, pembagian jatah menteri ke partai pendukung merupakan kekuatan untuk pembangunan Indonesia ke depan. 

"Elegannya ini disebut power sharing. Bukan bagi-bagi sembarangan, tetapi memang power yang di-share secara tepat, proporsional. Paling penting menuju tujuan besarnya apa," ungkap AHY, Senin 24 Juni.

AHY mengatakan, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo-Gibran, memiliki tujuan yang sama untuk menyukseskan kepemimpinan nasional ke depan. 

"Tentu rakyat yang akan merasakannya. Kami yang mendapat amanat tentu punya tanggung jawab moral untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan," ujarnya. 

AHY menegaskan pembagian kekuatan politik tersebut amat penting. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih juga menegaskan komitmennya dalam berpolitik. 

"Pak Prabowo seorang tokoh yang sangat memegang komitmen. Sejak awal beliau bersama dalam perjuangan pemenangan pemilu bahkan mengawal pemerintahan lima tahun ke depan. Saya pegang di situ," ujar AHY. 

Atas komitmen tersebut, Partai Demokrat tak ingin menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan. Mantan prajurit TNI itu mengatakan, Partai Demokrat bakal mempersiapkan kader terbaik untuk mengisisi posisi di pemerintahan sesuai dengan pos yang dinilai cocok dijalankan oleh Partai Demokrat. 

"Saya kembali tanya, Pak Prabowo menugaskan kami di mana? Saya akan siapkan orang-orangnya. Untuk bisa menjalankan tugas, mudah-mudahan tidak mengecewakan," katanya. 

Menurutnya, tak ada intervensi terhadap Prabowo untuk memberikan posisi-posisi menteri. Sebatas diskusi atau komunikasi politik yang tetap berjalan dengan pandangan partai terkait komposisi dalam tubuh parpol. 

"Begini kompetensi kami tetapi hak prerogatif adalah presiden. Beliau sampaikan bahwa negara jika ingin kuat sumber daya harus tepat sasaran, the right man on the right place. Artinya beliau punya prinsip seperti itu," papar AHY. 

Partai Demokrat, sambung AHY, juga terbuka ketika diminta untuk mengemban tugas tersebut. Terlebih jika diletakkan pada pos kementerian yang sesuai prinsip politik dari partainya. 

AHY menegaskan, Demokrat akan menunjukkan komitmennya dalam mengawal pemerintahan lima tahun ke depan. 

Hal tersebut merupakan tanggung jawab politik partai yang memilih bergabung dalam pemerintahan. "Saya selama memimpin Demokrat ingin menunjukkan bahwa kalau kami bergabung dalam pemerintahan akan bertanggung jawab lahir batin," ujarnya.