Tak Hanya Pemerasan, SYL Didakwa Terima Gratifikasi Rp40,6 Miliar

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL tak hanya didakwa melakukan pemerasan terharap para pejabat eselon satu di Kementerian Pertanian. Sebab, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mendakwanya dengan penerimaan gratifikasi senilai Rp40,6 miliar.

"Terdakwa menerima uang dan pembayaran keperluan pribadi dan keluarga terdakwa sejumlah total Rp40.647.444.494," ujar jaksa KPK membacakan dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipiko pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari.

Nilai penerimaan gratifikasi itu merupakan uang yang telah digunakan SYL untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.

Uang itu bersumber dari hasil penarikan iuran secara paksa kepada para pejabat eselon satu di Kementerian Pertanian sebesar Rp44,5 miliar.

Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang iuran itu untuk keperluan istri dan keluarga, kado undangan, charter pesawat, bantuan bencana alam atau sembako, pergi ke luar negeri, umroh, hingga berkurban.

"Penerimaan uang, barang, dan pembayaran kebutuhan pribadi terdakwa dan keluarga tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima," sebutnya.

"Perbuatan terdakwa tersebut haruslah dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Menteri Pertanian RI Tahun 2019-2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 12C ayat 1 dan 2 UU Tipikor," sambung jaksa.

Adapun, Syahrul Yasin Limpo didalwa melakukan pemerasan dengan cara menarik iuran kepada para pejabat eselon satu di Kementerian Pertanian sejak 2020 hingga 2023. Totalnya mencapai Rp44,5 miliar.

Penarikan iuran itu tak langsung dilakukan SYL kepada para pejabat eselon Kementan. Melainkan, melalui orang-orang kepercayaannya.

Mereka yakni, Imam Mujahidin Fahmid selaku Staf Khusus Menteri Pertanian, Kasdi Subagyono yang merupakan Direktur Jenderal Perkebunan periode 2020, Muhammad Hatta yang saat itu menjabat Direktur Alat dan Mesin Pertanian, dan Panji Harjanto selaku ajudan SYL.

Perintah untuk menarik iuran disampaikan SYL kepada orang-orang kepercayaannya itu ketika berada di ruangannya sekitar awal 2020.

"Terdakwa juga menyampaikan adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekertariat, direktorat, dan badan di Kementerian Pertanian yang harus diberikan kepada terdakwa," sebut jaksa.

Bahkan, Syahrul Yasin Limpo disebut sempat mengancam jajarannya. Apabila ada yang tidak menyetorkan uang atau menuruti permintaannya itu bakal kehilangan jabatan.

"Terdakwa juga menyampaikan kepada jajaran di bawah terdakwa apabila para pejabat eselon I tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindahtugaskan atau di nonjobkan oleh terdakwa," sebutnya.

"Serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya," sambung jaksa.

Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.