Kelompok Diduga HTI Gelar Acara di TMII, Pengelola Beri Klarifikasi
Tangkap layar

Bagikan:

JAKARTA - Pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merespon acara yang digelar oleh sebuah organisasi yang diduga terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dugaan itu timbul dari cuitan sosial media (Sosmed) X dengan akun @chanzyeolk bahwa acara yang digelar bernama ‘Metamorfoshow : Its Time to Be One Ummah’ yang berlangsung di Teater Tanah Airku TMII, Sabtu kemarin, 17 Februari

Tidak hanya itu, acara itu juga diduga dihadiri antara lain oleh Eks Jubir HTI Ismail Yusanto, Influencer Gen Z HTI M Ihsan Akbar, dan Produser Dokusinemq Sejarah Islam ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ Akhmad Adiasta.

Kepala Seksi Humas TMII, Novera Mayang mengatakan pihaknya sebelum acara itu digelar sempat menerima surat dari panitia penyelenggara pada Rabu, 2 Februari.

"Kami diberikan menerima surat sebelumnya itu terkait kegiatan Peringatan Isra Mi’raj 1445 H yang berlokasi di Gedung Teater Tanah Airku. Surat yang diajukan berupa permohonan free pass dan shuttle kegiatan. Terkait permohonan free pass ini manajemen TMII tidak mengabulkan dan tetap berbayar sesuai ketentuan," ujarnya, Jumat, 23 Februari.

Mayang menuturkan, acara yang digelar di lokasi aset yang dikelola oleh mitra pihak ke tiga itu juga sudah mendapatkan izin keramaian.

Surat izin tersebut dikeluarkan oleh Kapolsek Cipayung pada Jumat, 9 Februari perihal acara peringatan Isra Mi’raj 1445 H.

"Posisi TMII dalam hal ini sebagai pengelola kawasan, sehingga konten atau substansi acara merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara," katanya.

Mayang mengungkapkan saat berlangsungnya acara pun tidak ditemukan atribut apapun di sekitar lokasi Teater Tanah Airku. Selain itu tidak juga terjadi gangguan keamanan dan kenyamanan pengunjung TMII lainnya.

"Saat ini pihak Kepolisian sedang berkoordinasi bersama Manajemen TMII untuk melakukan investigasi," katanya.

Kelompok HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada 19 Juli 2017 lalu dan ditegaskan pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Terkait