Menteri LHK Berencana Gandeng Swasta Atasi Emisi Gas Rumah Kaca di Tanah Air

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mempertimbangkan skema lain melibatkan dunia usaha untuk mendukung pendanaan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target iklim Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan Indonesia menerima dukungan dari beberapa mitra internasional termasuk kolaborasi dengan Norwegia dalam skema Result Based Contribution (RBC).

"Bisnis karbon bukan hanya jualan karbon, bisnis karbon juga bisa mengangkat reputasi suatu companies dan nilai sahamnya jadi gede," ujarnya ditemui usai membuka Workshop Result Based Contribution Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Jakarta, Kamis 22 Februari, disitat Antara.

Perusahaan yang ingin meningkatkan reputasinya, kata Siti, bisa juga terlibat dalam upaya penurunan emisi dengan hasilnya terkontribusikan sebagai upaya untuk mencapai target iklim.

"Bapak Presiden sudah bilang bahwa banyak yang mau masuk di urusan ekonomi karbon dan insentif ini memang yang paling penting desain implementasi dan praktiknya seperti apa. Tidak gampang menyiapkannya," ujar Siti.

Sebelumnya, telah diterima juga pendanaan berbasis kinerja dari hasil kerja sama bilateral dengan Norwegia untuk pengurangan emisi pada Oktober 2022 sebesar 56 juta dolar AS (sekitar Rp876 miliar). Pembayaran juga dilakukan sebesar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,56 triliun dari Norwegia pada Desember 2023.

Pembayaran ketiga selesai sampai dengan Januari lalu sebesar 156 juta dolar AS atau sekitar Rp2,4 triliun. Pendanaan keempat kini masih menunggu proses yang diharapkan selesai pada tahun ini.

Sementara dari Green Climate Fund untuk pengurangan emisi 20,3 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) hasil kinerja 2014-2016 terdapat pendanaan sebesar 103,8 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun).

Ada pula JAMBI BioCarbon Fund untuk pengurangan emisi periode 2020-2025 yang masih dalam tahap negosiasi dan Kaltim FCPF Carbon Fund untuk pengurangan 22 juta ton CO2e dalam periode 2019-2024 senilai 110 juta dolar AS atau setara Rp1,7 triliun.