Indonesia Komitmen Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Pengusaha Diminta Terlibat Pengendalian Perubahan Iklim

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta pelaku usaha meningkatkan kontribusi dalam mengatasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

"Saat ini dunia dihadapkan tiga krisis lingkungan yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan hidup ini adalah persoalan universal yang menuntut penyelesaian secara seksama dan bersama-sama, salah satunya melalui pembangunan berkelanjutan," ujar Wapres pada Anugerah Lingkungan Proper dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu 20 Desember, disitat Antara.

Wapres mengatakan keberhasilan pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan semua sektor dan pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, akademisi, komunitas, juga entitas bisnis.

Indonesia, lanjut dia, berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi multipihak dan peran aktif dunia usaha.

Indonesia juga memiliki komitmen untuk mendukung target pencapaian emisi nol bersih pada tahun 2060.

"Untuk itu diperlukan dukungan sumber daya dan kerja sama seluruh pihak, baik lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat, dan aktor lainnya," ujar Wapres.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan selama satu dekade terakhir peserta Proper telah meningkat sebanyak 10 persen.

Pada 2023 KLHK melalukan evaluasi dan pembinaan terhadap 3.694 perusahaan peserta Proper, jumlah itu meningkat 15,43 persen bila dibanding data tahun lalu yang berjumlah 3.200 perusahaan.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan peningkatan peserta berdampak terhadap penurunan tingkat perusahaan, karena perusahaan baru masih memerlukan penyesuaian dalam pemenuhan kewajiban pemantauan dan pelaporan data, pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3, dan perizinan.

Dari sisi inovasi tercatat 1.193 eco-inovasi dengan penghematan mencapai Rp158,53 triliun atau meningkat 23,6 persen dari tahun 2022.

Eco-inovasi tersebut berasal dari efisiensi energi sebesar 554,8 juta GigaJoule (GJ), penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 229,6 juta ton setara karbondioksida, dan penurunan emisi konvensional sebesar 15,8 juta ton.

Kemudian reduksi limbah B3 sebesar 55,4 juta ton, 3R limbah non-B3 sebesar 34,8 juta ton, efisiensi air sebesar 437,32 juta meter kubik, penurunan beban pencemaran air sebesar 6,02 juta ton, dan upaya perlindungan keanekaragaman hayati seluas 308 ribu hektare.

Langkah perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan tersebut, imbuh Alue, ternyata juga berdampak positif terhadap masyarakat. Pada 2023 KLHK mengungkapkan ada Rp1,56 triliun dana telah bergulir di masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

"Tahun ini terdapat 20.052 kegiatan yang menjawab tujuan SDGs dengan total dana dikucurkan sebesar Rp57,28 triliun. Angka itu meningkat sebesar 33 persen dari sejak pertama kriteria ini diluncurkan pada Proper tahun 2018," kata Wakil Menteri LHK Alue Dohong.