Presiden Marcos Jr. Setujui Tahap Ketiga Modernisasi Militer, Filipina Bakal Miliki Kapal Selam

JAKARTA - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menyetujui tahap ketiga modernisasi militer, yang mencakup pembelian kapal selam pertama negara itu, untuk mempertahankan kedaulatan maritimnya di Laut China Selatan yang disengketakan.

Juru bicara Angkatan Laut untuk Laut Filipina Barat Roy Trinidad mengatakan pada Hari Kamis, modernisasi fase ketiga mencerminkan pergeseran strategi dari pertahanan internal ke pertahanan eksternal.

"Kami mungkin bukan angkatan laut yang besar tapi kami akan memiliki angkatan laut yang akan menjaga hak teritorial dan kedaulatan kami," kata Trinidad, melansir Reuters 1 Februari.

Tahap ketiga dari rencana modernisasi, yang mengalami revisi agar lebih sesuai dengan kebutuhan negara, diperkirakan menelan biaya 2 triliun peso (35,62 miliar dolar AS) dan akan dilaksanakan selama beberapa tahun, kata Trinidad.

Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan. Manila menyebut bagian Laut China Selatan yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusifnya sebagai Laut Filipina Barat.

Trinidad tidak dapat segera mengatakan berapa banyak kapal selam yang ingin diperoleh Filipina, namun ia mengatakan, "pastinya lebih dari satu."

Prancis, Spanyol, Korea dan Italia telah menunjukkan minat untuk memasok kapal selam ke Filipina, katanya.

Meskipun tahap pertama dan kedua dari rencana modernisasi militer bersifat "berpusat pada daratan", kata Trinidad, tahap ketiga akan berupaya, antara lain, untuk meningkatkan kemampuan militer di Laut Filipina Barat.

Terpisah, Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro mengatakan bulan lalu, akuisisi di bawah fase ketiga akan fokus pada serangkaian kemampuan, mulai dari kesadaran domain, intelijen, kemampuan pencegahan di maritim dan ruang udara.

Diketahui, Beijing dan Manila saling melontarkan tuduhan tajam dalam beberapa bulan terakhir atas serangkaian perselisihan di Laut China Selatan, di mana masing-masing negara memiliki klaim kedaulatan yang tumpang tindih, termasuk tuduhan Tiongkok pada bulan Desember menabrak sebuah kapal yang membawa kepala staf angkatan bersenjata Filipina.

Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, sebagian juga diklaim oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan Indonesia. Pengadilan internasional pada tahun 2016 membatalkan klaim Tiongkok dalam putusan atas kasus yang diajukan oleh Filipina, namun ditolak oleh Beijing.