Wacana Hibah KLHK, 2 Lokasi Pengelolaan Limbah B3 Disiapkan di Lampung

LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sedang menyiapkan dua lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menyusul rencana hibah fasilitas pengelolaan limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana memberikan hibah fasilitas pengolahan limbah B3 ke Provinsi Lampung, dan kami tengah koordinasikan tentang rencana hibah ini," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Emilia Kusumawati di Bandarlampung, Rabu 24 Januari, disitat Antara.

Ia mengatakan, dalam upaya mempersiapkan rencana hibah fasilitas pengelolaan limbah B3 oleh KLHK, Pemprov Lampung sedang mempersiapkan dua lokasi penempatan fasilitasnya.

"Ada dua lokasi yang nanti kita tentukan sebagai tempat pengelolaan limbah B3 hibah dari kementerian. Ini membutuhkan koordinasi lebih lanjut karena memang harus ditempatkan di lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung," katanya.

Dia menjelaskan, dengan adanya hibah fasilitas pengelolaan limbah B3 itu akan membantu mengurangi kendala pembiayaan pengelolaan limbah yang cukup tinggi karena dilakukan di luar daerah.

"Selama ini pengelolaan limbah B3 sudah cukup baik karena industri memiliki kewajiban untuk mengelola limbahnya. Akan tetapi memang pengelolaan limbah tersebut dilakukan di luar daerah seperti di Jawa Barat ataupun Banten, jadi membutuhkan biaya yang tinggi," ucapnya.

Menurut dia, dengan melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik maka dapat membantu pengurangan emisi gas rumah kaca di Provinsi Lampung. Dan dengan mengelola di dalam daerah dapat mengurangi pembiayaan.

"Dengan koordinasi lebih lanjut mengenai penentuan lokasi penempatan hibah fasilitas pengelolaan limbah B3, diharapkan dapat mendapatkan lokasi yang tepat untuk menempatkan fasilitas pengelolaan limbah," tuturnya.

KLHK memberikan hibah fasilitas pengelolaan limbah B3 untuk mengurangi berbagai kendala pengelolaan limbah tersebut, salah satunya atas tingginya biaya pengelolaan karena daerah masih menggunakan jasa pengolah limbah yang berada di luar daerah.