Warga Minta Ganjar-Mahfud Resmikan Kabupaten Cilangkahan Gara-gara Butuh 3 Jam ke Lebak Demi Urus Admnistrasi

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Banten Ganjar-Mahfud, Rano Karno mengatakan warga mendesak pasangan nomor urut tiga segera meresmikan Cilangkahan jadi kabupaten jika terpilih di Pilpres 2024. Permintaan ini muncul karena beberapa hal, salah satunya terkait pengurusan administrasi.

“Untuk mengurus administrasi orang Cilangkahan harus ke Kabupaten Lebak yang jaraknya 3,5 jam. Mungkin, maaf ya, mengurus KTP musti kesana itu kan jauh,” kata Rano kepada wartawan di Islamic Center Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, Jumat, 19 Januari.

Pemakaran wilayah ini juga dirasa masuk akal oleh Rano Karno karena sudah lama disuarakan bahkan saat dirinya jadi Gubernur Banten. Lagipula, Cilangkahan pernah jadi Ibu Kota Provinsi Banten pada 1816.

“Cuma ada moratorium yang (membuat, red) presiden tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pemekaran," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten Ade Sumardi mengklaim sudah pernah menyampaikan usulan warga itu langsung kepada Ganjar. Dia bahkan secara khusus minta moratorium yang menyulitkan diresmikannya Cilangkahan jadi kabupaten dicabut.

"Lalu apa jawaban Pak Ganjar? Siap, dia katakan, saya sudah tidak asing lagi dengan nama Cilangkahan. Kenapa? Karena ketika Pak Ganjar menjabat anggota DPR RI, beliau tahu bagaimana Cilangkahan ini harus mekar," tegasnya menirukan pernyataan Ganjar.

“Artinya kita sudah menemukan calon presiden yang tepat untuk Cilangkahan menjadi kabupaten. Jadi kita jangan asal pilih, kita coblos, setelah kita coblos hilang. Sekarang jangan mau membeli kucing dalam karung,” sambungnya.

Ade mengingatkan pasangan calon yang dipilih harus benar-benar peduli dengan wacana ini. “Tidak bisa kita mau jadi kabupaten, tapi presidennya tidak mau, tidak bisa," pungkas Ade.