Warga Paksa Tempati Kampung Susun Bayam, Heru Budi: Jangan Ada yang Ngomporin

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta jangan ada masyarakat yang memperkeruh polemik Kampung Susun Bayam (KSB).

Baru-baru ini, warga eks Kampung Bayam, bekas gusuran pembangunan JIS menempati KSB secara paksa. Mereka kukuh menetap di KSB meski tak ada aliran air dan listrik.

Heru meminta warga eks Kampung Bayam mengerti bahwa pemerintah telah menyediakan Rumah Susun Nagrak, Jakarta Utara.

"Kan sudah diberikan waktu itu, disampaikan disuruh pilih mau di mana. Dipilih di Nagrak, Nagrak kan bagus, kamarnya dua, ruang tamu satu, ada dapur, terus air bersih ada, listrik ada, ya sudah," kata Heru di Jakarta Timur, Rabu, 20 Desember.

Sebelumnya, sejumlah warga eks Kampung Bayam bersedia atas tawaran pemerintah untuk menempati Rumah Susun Nagrak. Namun, kala itu warga bersedia pindah dari tenda yang dibangun di samping JIS ke Rusun Nagrak hanya selama pelaksanaan Piala Dunia U-17.

Menurut Heru, Rusun Nagrak pun sudah menjadi hunian yang cukup layak untuk dihuni warga, dibandingkan masih kukuh menuntut agar KSB bisa dihuni.

"Jangan ada pihak-pihak yang ngomporin, kasihan warga. Saya ngikutin detail loh, Pemda DKI memberikan yang tebaik kok buat warga, tidak ada menyakiti," ujar Heru.

Atas dasar itu, Heru meminta BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menindaklanjuti masalah ini. "Itu nanti diserahkan kepada Jakpro secara hukum," lanjutnya.

KSB diresmikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Oktober 2022 lalu. Namun, warga eks Kampung Bayam sampai belum bisa menghuni KSB lantaran tak sepakat dengan besaran tarif sewa yang dipatok Jakpro selaku pengelola.

Jakpro menawarkan sewa KSB dengan tarif umum, sementara warga menginginkan tarif terprogram yang lebih murah. Karena itu, sebagai solusi sementara, pemerintah menawarkan agar mereka menghuni rusun lain yang ada di wilayah Jakarta Utara.

Lalu, beberapa hari lalu, sejumlah warga eks Kampung Bayam kembali menghuni secara paksa KSB. Aksi ini dilakukan lantaran aduan warga ke pihak Pemprov DKI yang tetap ingin tinggal di KSB tak kunjung juga digubris.