PDIP Ingatkan Indonesia Jangan Dipimpin Pelanggar HAM, Golkar: Kalau Prabowo kan Pernah Jadi 'Wakilnya' Megawati

JAKARTA - Ketua DPD Golkar Jawa Timur Sarmuji merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengingatkan agar Indonesia jangan sampai dipimpin oleh pelanggar hak asasi manusia (HAM).

Meski tak menyebut siapa pihak pelanggar HAM, namun selama ini tudingan itu melekat pada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Menurut Sarmuji, pernyataan Hasto aneh jika dialamatkan kepada Prabowo. Sebab, Prabowo justru pernah menjadi cawapres untuk mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Loh, kalau pak Prabowo melanggar HAM waktu PDIP berkuasa Bu Mega menjadi presiden (harusnya) diproses dong, dan kan pernah jadi wakilnya Bu Mega," ujar Sarmuji di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Desember.

"Jadi aneh itu statement yang dicari-cari lah itu," sambungnya.

Dewan pengarah TKD Prabowo-Gibran Jawa Timur itu mengimbau agar pihak-pihak tertentu tidak perlu mengungkit sesuatu yang seolah mencari kesalahan pihak lain. Sarmuji pun mengajak pihak-pihak tersebut termasuk PDIP untuk mengembangkan narasi politik yang bagus-bagus saja.

"Saya sepakat dengan pak Bambang Pacul (Ketua Bappilu PDIP, red), kalau kita mau dukung orang ya kita dukung aja calon kita, nggak perlu mencaci yang lain. Saya setuju dengan mas Bambang Pacul komandan PDIP Jawa Tengah," katanya.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan pelanggar hak asasi manusia (HAM) jangan diberi kesempatan memimpin Indonesia.

Awalnya, Hasto memastikan Ganjar Pranowo-Mahfud MD siap mengikuti debat perdana yang bakal digelar pada Selasa, 12 Desember.

Sebab, pasangan nomor urut tiga itu merupakan sosok yang mengutamakan HAM bahkan punya program untuk menuntaskan pelanggaran berat di masa lalu secara adil.

“Dalam programnya, Pak Ganjar dan Prof Mahfud menjadikan komitmen terhadap HAM sebagai panggilan jiwanya karena nilai-nilai kemanusiaan sangat penting, mencintai rakyat, mencintai Tanah Air itu bagian dari komitmen yang ditunjukkan,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Senin, 11 Desember.

Sikap ini dianggap Hasto berbeda dengan pasangan yang tak mencantumkan visi dan misi soal pelanggaran HAM masa lalu dan penyelesaiannya.

Hasto memang tak menyinggung siapa sosok yang dimaksudnya. Tapi, dia minta jangan sampai masyarakat tidak memantau mereka yang dianggap tak punya kepedulian dengan isu tersebut.

“Jangan sampai republik ini dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Apalagi ada paslon yang tidak memasukkan (visi-misi, red) terkait HAM,” tegasnya.