JAKARTA - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango sempat menyinggung infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Katanya, pembangunannya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa.
Hal ini disampaikan Nawawi saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada hari ini, Selasa, 12 Desember. Awalnya, soal fenomena uang ketok palu dan rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah sehingga pembangunan infrastruktur tidak tepat.
“Prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Bapak Presiden kecewa di Provinsi Lampung,” kata Nawawi di Istora Senayan, Jakarta.
Tak sampai di sana, Nawawi juga menyinggung persoalan terkait program prioritas nasional yang tak selaras dengan anggaran pemerintah daerah. Misalnya terkait pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem hingga program kesehatan yang tak tepat guna. Akibatnya pelaksanaan di lapangan menjadi terganggu.
“Kerap kali pada tingkat lapangan justru tidak tersedia anggarannya,” tegasnya.
BACA JUGA:
Untuk mengatasi masalah itu, KPK bersama tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bentuknya SPBE itu adalah aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Nawawi menerangkan sistem yang dikendalikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menyuguhkan data proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan dan hasil pembangunan.
SIPD diharapkan bisa menjadi alat untuk mencegah korupsi, mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga bisa terbantu dengan program ini.
“Sejak dari tingkat desa hingga pusat sudah terhubung dalam SIPD,” pungkasnya.
Terkait
