Ingatkan Indonesia Jangan Dipimpin Pelanggar HAM, PAN Tanya PDIP: Kalau Ganjar Jadi Presiden, Apa Prabowo Diusut?

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengingatkan agar jangan sampai Indonesia dipimpin seorang pelanggar HAM.

Meski tak menyebut nama, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa hal itu selalu dikaitkan dengan Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.

Viva jadi mempertanyakan, jika nantinya capres yang diusung PDIP yakni Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden, apakah akan mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan Prabowo.

Menurut Viva, narasi pelanggaran HAM masa lalu yang dikaitkan-kaitkan dengan Prabowo merupakan lagu lama yang selalu diputar setiap menjelang pilpres.

Tapi Viva merasa aneh, bunyi narasi itu justru digaungkan oleh partai yang pernah menetapkan Prabowo sebagai calon wakil presiden pendamping ketua umumnya.

"Selalu memutar kaset rusak setiap 5 tahun sekali termasuk pada saat pak Prabowo menjadi calon wakil presidennya ibu Megawati, tapi pada waktu itu yang berkomentar bukan dari PDIP Perjuangan. Tapi karena sekarang pak Prabowo tidak bersama sama dengn PDIP, maka teman-teman dari PDIP mempersoalkan kaset rusak tadi yang setiap 5 tahun secara periodik selalu diputar-putar," ujar Viva Yoga di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Desember.

Viva menjelaskan pada 5 ajang kontestasi pilpres, mulai dari Pilpres 2004 saat Prabowi menjadi cawapres Megawati hingga mencalonkan sendiri sebagai capres di 2009-2024, Menteri Pertahanan era Jokowi itu selalu dituduh melakukan pelanggaran HAM. Faktanya, kata Viva, secara yuridis masalah itu sudah selesai dan Komnas HAM menyimpulkan tidak ada nama Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM tragedi 98'.

"Yang saya mau tanya, kalau Ganjar terpilih jadi presiden apakah pak prabowo akan diurus lagi? Buktinya, jaman bu Mega malah ditetapkan ssbagai cawapres. (Prabowo) Cawaprsnya bu Mega loh," kata Viva.

"Jaman pak SBY dua kali enggak ada persoalan, jaman pak Jokowi dua kali, nggak ada persoalan. Jadi pertanyaan saya, apakah kalau Ganjar jadi presiden, apa akan mengusut juga?," tegas Viva lagi.

Viva menilai, masyarakat sudah mengetahui dan sadar bahwa setiap fitnah yang dialamatkan ke Prabowo diterima dengan kesabaran dan keikhlasan. Masyarakat, kata dia, juga tahu bahwa isu pelanggaran HAM tujuannya adalah untuk kampanye negatif dalam rangka mendowngrade Prabowo dan meningkatkan elektabilitas calon yang didukungnya.

"Hanya itu aja, ini kaitannya dengan elektoral, kan mau pencoblosan makanya diputar lagi kaset rusak," kata Viva.

"Jangan lupa, orang yang difitnah itu disayang sama Tuhan loh. Jangan lupa itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan pelanggar hak asasi manusia (HAM) jangan diberi kesempatan memimpin Indonesia.

Awalnya, Hasto memastikan Ganjar Pranowo-Mahfud MD siap mengikuti debat perdana yang bakal digelar pada Selasa, 12 Desember.

Sebab, pasangan nomor urut tiga itu merupakan sosok yang mengutamakan HAM bahkan punya program untuk menuntaskan pelanggaran berat di masa lalu secara adil.

“Dalam programnya, Pak Ganjar dan Prof Mahfud menjadikan komitmen terhadap HAM sebagai panggilan jiwanya karena nilai-nilai kemanusiaan sangat penting, mencintai rakyat, mencintai Tanah Air itu bagian dari komitmen yang ditunjukkan,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Senin, 11 Desember.

Sikap ini dianggap Hasto berbeda dengan pasangan yang tak mencantumkan visi dan misi soal pelanggaran HAM masa lalu dan penyelesaiannya.

Hasto memang tak menyinggung siapa sosok yang dimaksudnya. Tapi, dia minta jangan sampai masyarakat tidak memantau mereka yang dianggap tak punya kepedulian dengan isu tersebut.

“Jangan sampai republik ini dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Apalagi ada paslon yang tidak memasukkan (visi-misi, red) terkait HAM,” tegasnya.