MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Harian (Plh) 10 bupati.
Kesepuluh Plh bupati yakni Kabupaten Barru, Bulukumba, Gowa, Kep. Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Soppeng dan Kabupaten Tanah Toraja.
Dalam arahannya, Gubernur Sulsel berharap dengan tugas yang cukup singkat ini diharapkan bisa bekerja dengan baik dan benar dalam mengemban amanah sebagai Bupati di masing-masing daerahnya.
"Iya meski cukup singkat, tapi kami berharap bapak ibu sebagai pelaksana tugas harian bupati ini bekerja dengan baik, untuk menyiapkan pelantikan bupati difinitif," kata Nurdin Abdullah, di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu, 17 Febuari.
Sementara untuk pelantikan kepala daerah terpilih berdasarkan surat dari Kemendagri berlangsung pada akhir bulan Februari.
Selain itu diingatkan kepada 10 Plh bupati di Sulsel agar tetap memastikan upaya penanganan COVID-19.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Sekdes di Bogor Jadi Buronan Polisi karena Menilap Dana Bansos COVID-19
17 Februari 2021, 06:16 -
| BERITA
Perempuan di Bone Nekat Curi Uang Kotak Amal Masjid, Duitnya Buat Bayar Utang
17 Februari 2021, 17:50 -
| BERITA
Kapolsek Astana Anyar Bandung dan 11 Anggotanya Ditangkap Propam karena Diduga Pakai Narkoba
17 Februari 2021, 17:29 -
| BERITA
Menkes Budi: Kasus COVID-19 Relatif Menurun Selama 2 Pekan Terakhir
17 Februari 2021, 17:35 -
| BERITA
Angka Positivity Rate Tinggi, Menkes Budi Gunadi: Ada Data Yang Tidak Terkonfirmasi
17 Februari 2021, 16:50 -
| BERITA
Pengakuan Dokter yang Suntik Vaksin Wapres Ma'ruf Amin: Agak Grogi, Tapi Saya Bangga
17 Februari 2021, 14:17 -
| BERITA
Kenapa Ada Wacana RUU Pemilu Jika Akhirnya Ditolak? Kemendagri: No Comment
17 Februari 2021, 14:51 -
| BERITA
Cacat Bantuan Sosial Tunai di Ibu Kota: Salah Sasaran Hingga Nominal Dipotong
17 Februari 2021, 13:28 -
| BERITA
KPK Sebut Juliari Batubara dan Edhy Prabowo Bisa Dijatuhi Hukuman Mati
17 Februari 2021, 11:10
Berdasarkan arahan Mendagri lewat surat 131/966/OTDA tertanggal 15 Februari diingatkan soal UU Kekarantinaan Kesehatan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
Hal ini sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #ott kpk #pilkada jakarta #judi onlinePopuler
