Bagikan:

JAKARTA - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) mempertanyakan maksud Menteri Investasi/Kelapa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mendirikan Media Center Indonesia Maju.

Media Center Indonesia Maju diluncurkan Bahlil dengan fungsi menginformasikan kebijakan pemerintah dan menangkal hoaks yang menyasar pada pemerintah.

Juru Bicara Timnas AMIN Billy David Nerotumilena menyebut tugas penyaluran informasi mengenai pemerintah merupakan ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Ia mengaku heran mengapa Bahlil sampai repot-repot mendirikan media center tersebut.

"Kita justru mempertanyakan urgensinya apa. Kan, karena media center dalam banyak sejarah republik, ini pertama kali dibentuk media center selain yang ada di Kominfo," kata Billy di Rumah Pemenangan AMIN, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Desember.

"Kenapa BKPM malah mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan media yang harusnya menjadi tupoksi Kominfo?" lanjutnya mencecar.

Billy mengkhawatirkan Bahlil menggunakan jabatannya untuk memihak salah satu pasangan capres-cawapres, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, saat ini penamaan "Indonesia Maju" pada media center tersebut telah dipakai oleh koalisi partai pengusung Prabowo-Gibran yang juga menyamai nama kabinet Presiden Jokowi.

"Dari ratusan kata yang ada di bahasa Indonesia, harusnya bisa dipilih yamg lain. Kalau sekarang justru membuat kebingungan di rakyat, kenapa harus namanya meruju kepada salah satu koalisi yang ada di konstetasi pilpres ini?" ungkap Billy.

Diberitakan sebelumnya, pada Senin, 4 Desember, Bahlil meluncurkan Media Center Indonesia Maju di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Bahlil menjelaskan, media center ini dibuat khusus untuk masyarakat guna meluruskan sekaligus memastikan keakuratan data dan informasi yang berkaitan dengan pemerintahan.

Berhubung saat ini memasuki tahapan Pemilu 2024, Bahlil menyebut media center ini juga akan bekerja meluruskan tudingan-tudingan yang dilontarkan dari pihak-pihak peserta pilpres maupun pileg.

"Kami harus bisa memberikan klarifikasi karena Kalau serangan itu masuk dan kami tidak memberikan klarifikasi, nanti publik langsung percaya," ungkap Bahlil.

"Jadi yang ngomong peserta pilpres lain tapi yang diserang pemerintah. Nah, pemerintah itu harus mampu memberikan informasi yang benar. Kalau perlu, kami beri klarifikasi," lanjutnya.