Ketua DPR AS Mau Bentuk Komisi Penyelidikan Kerusuhan Capitol Hill, Masih Kejar Donald Trump?

JAKARTA - Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi, mengumumkan rencana pembentukan komisi tipe 9/11 untuk menyelidiki kerusuhan Capitol Hill, Washington DC 6 Januari lalu oleh pendukung Donald Trump, dalam sebuah surat kepada anggota Partai Demokrat DPR AS.

"Untuk melindungi keamanan kami, keamanan kami, keamanan kami, langkah kami selanjutnya adalah membentuk Komisi 9/11 dari luar yang independen, untuk menyelidiki dan melaporkan fakta dan penyebab yang terkait dengan serangan teroris domestik 6 Januari 2021 atas the United States Capitol Complex," tulis Nancy Pelosi yang juga politisi Partai Demokrat, melansir CNN.

Pelosi sebelumnya telah menyerukan pembentukan komisi semacam itu dan dia yakin ada kebutuhan untuk itu. Komisi semacam ini akan dibentuk oleh Undang-Undang, disahkan oleh DPR AS dan Senat AS, ditandatangani Presiden AS menjadi Undang-Undang. Anggota komisi tidak akan dipilih sebagai pemimpin dan akan berada di luar pemerintahan.

Dalam surat terpisah kepada Demokrat DPR awal bulan ini, Pelosi menulis bahwa perlu untuk membentuk Komisi 9/11 untuk melaporkan fakta, penyebab dan keamanan terkait kerusuhan tersebut.

Awal bulan ini, Pelosi mengatakan kepada wartawan bahwa komisi gaya 9/11 untuk menyelidiki kerusuhan Capitol Hill akan terlihat berbeda dari yang dibentuk setelah serangan teror 11 September 2001.

"Komisi lebih besar, penekanan pada keragaman Beda dari 9/11. Ada apa di sna, sembilan orang? Semuanya berkulit putih, satu perempuan. Nanti (komisi penyelidik kerusuhan) akan terlihat berbeda," ujarnya saat itu.

Pelosi pun memastikan, komisi tersebut akan benar-benae independen, berada di luar pemerintahan dan para politisi disebutnya tidak akan berada dalam komisi tersebut.

Diketahui, kerusuhan Capitol Hill, Washington DC pada 6 Januari lalu,mendorong Partai Demokrat untuk bergerak cepat untuk mendakwa mantan Presiden Donald Trump pada Januari. Sidang pemakzulan Senat dari mantan Presiden berakhir pada akhir pekan. Hasilnya, Donald Trump bebas tuduhan penghasutan pemberontakan. Belum jelas apakah pengajuan ini terkait dengan bebasnya Trump dari pemakzulan.