JAKARTA - Kepala pengawas atom PBB memperingatkan agar tidak melakukan pembicaraan sembarangan mengenai penggunaan senjata nuklir, usai seorang menteri Israel diskors karena berkomentar mengenai kemungkinan penggunaan senjata jenis itu dalam konflik di Jalur Gaza.
Menteri Warisan Budaya Israel Amihai Eliyahu mengatakan pada 5 November, penggunaan senjata atom menjadi salah satu pilihan di Gaza. itu menimbulkan reaksi dari negara-negara Timur Tengah hingga sekutu Tel Aviv, Amerika Serikat.
Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi enggan mengomentari secara langsung pernyataan Eliyahu dalam pertemuan dewan badan PBB di Wina, Austria.
Namun dia mengatakan, ada "kesepakatan luas di dunia tentang fakta, perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan oleh karena itu tidak boleh dilakukan".
"Setiap pembicaraan yang tidak jelas mengenai penggunaan senjata nuklir, tidak dapat diterima," ujar Grossi, dilansir dari The National News 23 November.
Lebih jauh Grossi juga mendesak Israel, yang memiliki kebijakan untuk tidak membenarkan atau menyangkal kepemilikan senjata nuklir, untuk bergabung dengan perjanjian non-proliferasi global.
Dia mengatakan, IAEA telah membuat "seruan berulang kali kepada semua negara di Timur Tengah, termasuk Israel, untuk bergabung dalam perjanjian tersebut, serta membuka semua fasilitas nuklir mereka untuk melakukan inspeksi pengamanan yang komprehensif".
BACA JUGA:
Diketahui, Eliyahu sendiri diskors dari menghadiri rapat kabinet setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, pernyataannya tentang perang Israel-Gaza "tidak didasarkan pada kenyataan".
Lima negara bersenjata nuklir, Rusia, AS, Inggris, Perancis dan Tiongkok, merupakan pihak dalam perjanjian non-proliferasi. Sementara, Israel, India, Pakistan dan Korea Utara yang diketahui atau diasumsikan memiliki senjata nuklir, belum bergabung dalam perjanjian tersebut.