Ahli Keamanan Siber Sebut Pentingnya Protokol Independen Agar Terhindar dari Kejahatan Internet

JAKARTA – Ratusan juta anomali traffic atau serangan siber ke Indonesia sepanjang tahun 2023 dipandang sebagai sinyal kuat pentingnya keberadaan internet yang independen dan tertutup untuk melindungi jaringan dan masyarakat dari pelaku kejahatan internet.

Ahli keamanan siber Indonesia Ahmad Faizun mendorong pemerintah untuk mengadopsi cara Rusia dan Cina menciptakan kemandirian internet untuk mengantisipasi berbagai persoalan menyangkut siber.

Faizun berpendapat pemerintah sepatutnya dapat mulai merancang dan menerapkan protokol internet independen yang berlaku untuk bisnis dan pejabat pemerintah di Indonesia untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirimkan melalui internet.

Pemerintah bisa memulai dari awal atau memodifikasi dan meningkatkan protokol independen aman yang tersedia seperti TLS, IPsec, SSH, PGP, TOR. Protokol independen yang aman ditekankan Faizun sangat penting untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirimkan melalui internet.

“Mereka digunakan oleh berbagai organisasi, termasuk bisnis, pemerintah, dan individu. Dengan menggunakan protokol independen yang aman, pengguna internet di Indonesia dapat membantu melindungi privasi dan keamanan online mereka. Kita harus segera memulainya, sebelum kita menjadi terlalu terbuka lebar dan mudah menjadi sasaran penyerang global, baik peretas swasta atau lembaga pemerintah asing,” ujar Faizun, dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Selasa malam, 21 November.

Ia menyampaikan, internet mandiri di industri keuangan dapat mulai diwujudkan dengan dukungan teknologi biometrik yang saat ini banyak digunakan di Indonesia. Pemerintah dapat mengadopsi kerangka Zero Trust dalam transaksi online.

Dengan menggunakan e-KTP yang terhubung dengan Dukcapil atau badan lain, aktifitas dilakukan menggunakan internet dapat terverifikasi. Kegiatan yang menggunakan internet pun dapat diketahui dengan pembatasan kegiatan berdasarkan kebutuhan.

Teknologi yang disebut eKYC ini kata Faizun dapat dibeli oleh industri keuangan dan selanjutnya dikombinasikan dengan teknologi internet independen aman yang dikembangkan oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia. Cara itu diyakininya akan meningkatkan kepercayaan transaksi perbankan online, sekaligus melindungi industri paling menguntungkan dari serangan praktisi ransomware, bank nasional contohnya.

Bukan hanya industri keuangan, kedepannya tukas Faizun, lembaga-lembaga militer dan pemerintah harus mampu melindungi diri dari serangan asing dan warga negaranya.

“Dari sudut pandang kami, melindungi gerbang pemerintah Indonesia akan lebih murah dibandingkan melindungi jutaan aset internet Indonesia yang memiliki akses rentan terhadap internet global. Selain itu, industri telekomunikasi kita mempunyai anggaran untuk menyediakan akses internet bagi masyarakat Indonesia di seluruh negeri, mengapa tidak menjadikannya aman dan mandiri sejak awal?” ucap Faizun.

Sandiman Madya, Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nur Achmadi Salmawan dalam diskusi digelar secara daring pertengahan November 2023 mengungkap sebanyak 361 juta serangan siber terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini.

Bedasarkan data National Security Operations Center atau NSOC di BSSN, tiga teratas jenis anomali traffic, masing-masing malware activity sebesar 42,79 persen, trojan activity 35,40 persen dan information leak 9,35 persen. Serangan cyber pada sektor keuangan didominasi malware dan trojan activity.

Sementara di kesempatan berbeda, Ariandi Putra, Juru Bicara BSSN mengatakan sebanyak 207 dugaan insiden kebocoran data terdeteksi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Dari jumlah itu, administrasi pemerintahan menjadi sasaran terbanyak dengan angka 55 persen.

Menyikapi hal tersebut, Faizun mengingatkan bahwa perlindungan internet yang kuat dapat menyelamatkan banyak bisnis dan individu di Indonesia dari serangan apa pun, terutama serangan data pribadi dan transaksi data bisnis.

Pemerintah, lanjut Faizun, dapat mempelajari bagaimana negara maju, seperti Cina dan Rusia dalam melindungi kepentingan penduduk menyangkut data dan bisnis di negaranya.