Protektorat PBB di Gaza Bukan Solusi, Pejabat Senior: Risikonya Terlalu Besar

JAKARTA - Protektorat PBB bukan solusi mengenai pemerintahan di Gaza usai perang, dengan badan dunia tersebut menilai risikonya terlalu besar, sebaliknya mengedepankan solusi dua negara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Hari Senin mengatakan, protektorat PBB bukanlah solusi bagi pemerintahan Gaza setelah perang antara Israel dan Hamas berakhir.

"Sangatlah penting untuk dapat mengubah tragedi ini menjadi sebuah kesempatan," kata Guterres, dilansir dari The National News 21 November.

"Dan agar hal itu dapat terwujud, sangat penting setelah perang, kita harus bergerak dengan tekad yang kuat dan tidak dapat diubah, menuju solusi dua negara," katanya kepada wartawan di New York, menggarisbawahi pentingnya mendukung Otoritas Palestina untuk memikul tanggung jawab di Gaza.

Di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza, muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkembang mengenai masa depan pemerintahan daerah kantong tersebut setelah pertempuran berakhir.

"Kita akan membutuhkan pendekatan multi-pemangku kepentingan di mana berbagai negara, entitas yang berbeda, akan bekerja sama," kata Borrell.

"Bagi Israel, tentu saja, AS adalah penjamin utama keamanannya. Bagi Palestina, negara-negara tetangga dan negara-negara Arab di kawasan ini sangat penting," tandasnya.

Menurut Politico, Jerman telah mengajukan sebuah proposal yang menyarankan agar PBB mengambil alih kendali atas Jalur Gaza ketika perang berakhir.

Proposal dua halaman dari Jerman, tertanggal 21 Oktober, menguraikan gagasan tentang transisi yang terkoordinasi dengan baik menuju pemerintahan mandiri Palestina melalui pemilihan umum, dengan dukungan internasional yang menjamin keamanan selama proses ini.

Menanggapi itu, Richard Gowan, direktur PBB di International Crisis Group mengatakan kepada The National News, para pejabat "gugup" dengan gagasan badan dunia itu mengatur Gaza seperti yang pernah dilakukannya terhadap Kosovo dan Timor Leste.

"Ada risiko keamanan yang jelas," katanya.

"PBB akan terlihat seperti proksi Israel. Akan ada risiko tinggi terjadinya protes dan serangan teroris yang menargetkan PBB," urainya.

"Risikonya terlalu tinggi," tandas Gowan.

Gowan mengatakan , ada banyak diskusi mengenai perlunya masa transisi di Gaza, namun tidak ada yang mau bertanggung jawab atas transisi tersebut.

Terpisah, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menolak gagasan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian Arab ke Gaza setelah perang berakhir untuk mencegah kebangkitan Hamas dan memberikan keamanan secara keseluruhan.

"Tidak akan ada pasukan Arab yang pergi ke Gaza, tidak akan ada," ujarnya.

Sebuah rencana untuk menempatkan pasukan Arab di Gaza setelah perang berakhir akan mengirimkan pesan kepada Israel, mereka memiliki kebebasan untuk menghancurkan daerah kantong tersebut, kata Safadi.

Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersikeras Israel akan tetap mempertahankan kontrol keamanan atas Gaza.

Sedangkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dengan tegas menolak gagasan Jalur Gaza akan diduduki kembali oleh Israel, dalam sebuah pertemuan para menteri luar negeri di Tokyo pada tanggal 8 November.

Blinken menguraikan visinya yang komprehensif untuk masa depan Gaza, dengan menekankan pentingnya pemerintahan yang dipimpin oleh Palestina dan penyatuan Gaza dengan Tepi Barat yang saat ini diduduki Israel di bawah Otoritas Palestina.

"Ini harus mencakup suara dan aspirasi rakyat Palestina di pusat pemerintahan pasca-krisis di Gaza," jelasnya.